TNI, Polri, dan ASN Deklarasi Netralitas di Pilkada Kendal 2020

Deklarasi Komitmen Netralitas TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tahun 2020, digelar di salah satu hotel di Kendal, Selasa (29/9/2020).

 

HALO KENDAL –Deklarasi Komitmen Netralitas TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tahun 2020, digelar di salah satu hotel di Kendal, Selasa (29/9/2020).

Deklarasi yang dilaksanakan dalam acara Rakor Sosialisasi Pengawasan bagi Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kecamatan yang diselenggarakan Bawaslu Kendal, diikuti oleh puluhan TNI, Polri, dan camat se-Kabupaten Kendal.

Dengan didampingi Pelda Iskandar dari Koramil Cepiring dan Iptu Jupari dari Polsek Pegandon, M Hafidz Camat Patean membacakan naskah deklarasi.

“Kami TNI, Polri dan ASN Kabupaten Kendal berkomitmen menjaga netralitas pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020. Netralitas TNI, Polri dan ASN harga mati!” diikuti seluruh peserta dan dilanjut penandatanganan naskah deklarasi.

Dalam deklarasi tersebut sebelumnya didahulu penyampaian materi oleh Kasdim 0715/Kendal, Sukamto.

Dirinya mengatakan, bahwa TNI dan Polri harus saling menjaga dan mengingatkan serta menjunjung tinggi netralitas.

“Bapak ibu harus saling mengingatkan kepada anggota agar selalu netral. Perlu diwaspadai adanya upaya pihak tertentu yang mencoba memancing adanya ketidak netralan,” katanya.

“Kita harus selalu waspada jangan sampai memberikan fasilitas dan jangan terpengaruh rayuan,” imbuh Sukamto.

Senada diungkapkan, Kabid Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan), Abdul Basir, yang juga menandaskan netralitas ASN.

“Apabila ASN ingin menjadi anggota partai politik diperbolehkan, namun yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Apabila tidak, dan ada laporan maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat,” jelasnya.

Sementara itu, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kendal, Achmad Ghozali mengatakan, bahwa Undang-Undang Pilkada mengatur peserta Pilkada dilarang melibatkan TNI, Polri dan ASN.

“Maka dari itu unsur yang dilarang tersebut jangan sampai terlibat pada kegiatan kampanye atau yang lain, bahkan berfoto menggunakan gestur tertentu juga dilarang guna terhindar dari indikasi kampanye,” ujarnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.