in

Tito Minta Kepala Daerah Evaluasi PPKM

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat.

Edaran yang ditandatangani Tito pada 18 Juli ini, ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.

Melalui SE ini, Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk mengevaluasi secara reguler, penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya. Hal itu untuk mengetahui efektivitasnya dalam menekan penularan kasus Covid-19.

Para kepala daerah juga diminta memerintahkan jajaran Satpol PP, untuk  mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif, dalam pelaksanaan PPKM.

Satpol PP dan aparat di daerah diminta melaksanakan penertiban PPKM, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Dalam hal penegakan hukum atau disiplin pada masyarakat yang melanggar, Tito meminta agar dilakukan secara tegas, namun santun dan simpatik.

“Dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum,” demikian disampaikan melalui Setkab.go.id.

Dalam penegakan hukum atau disiplin, Satpol PP tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

Dalam masa PPKM, kepala daerah juga diminta untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi, sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PPKM. Bantuan yang diberikan, antara lain seperti masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen makanan sehat, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam upaya untuk mempercepat vaksinasi massal bagi masyarakat, gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi, kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin.

Selain itu juga memerintahkan kepada Dinas Kesehatan, untuk tidak menyimpan atau menimbun stok vaksin, serta segera menyuntikkan kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

Kepala daerah juga diminta terus melakukan sosialisasi penerapan 5M, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas  secara masif, kepada masyarakat. Selain itu juga mendistribusikan masker kepada masyarakat luas, dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Pelaksanaan SE ini, juga harus dilaporkan kepada Mendagri, dalam hal ini  Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. (HS-08)

Share This

Vaksinasi Dilakukan, Siswa Ingin Cepat Sekolah

Masyarakat Diminta Salat Idul Adha 1442 H di Rumah, Dilarang Takbir Keliling, Penyembelihan Hewan Kurban di RPH