HALO KENDAL – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2022 mengalami penurunan. Dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 10,93 persen, kini menjadi 9,48 persen.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kendal, Dico M Ganinduto saat sambutan dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Pendamping Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Kendal, Selasa (14/11/2023).
“Dari data itu saat ini berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,93 persen, nasional sebesar 9,54 persen. Selanjutnya kita menargetkan di tahun 2023 ini turun menjadi 9,39-8,39 persen,” bebernya.
Pada kesempatan tersebut Bupati Kendal mengucapkan terima kasih kepada seluruh SDM PKH di Kendal atas pencapaian kinerja dalam mendampingi dan memantau perubahan, serta perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Kendal selama ini.
“Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada. Sehingga kelak mampu menjawab tantangan ke depan dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah di Kabupaten Kendal,” ungkapnya.
Bupati Kendal juga menyebut, upaya yang sudah dilakukan Pemkab Kendal dalam pencapaian kinerja SDM PKH tahun 2023 yaitu dengan melakukan pendampingan KPM PKH/Penerima Manfaat bantuan Atensi berupa bantuan kewirausahaan, nutrisi, serta alat bantu disabilitas, di antaranya alat bantu dengar, tongkat adaptif, kursi roda dan sepato aro.
Upaya lain yaitu, melakukan pendampingan program permakanan baik ke penerima manfaat dan pokmas permakanan, menyelenggarakan Diklat 36 KPM Pena Bedikari, Pencapaian Graduasi Mandiri 47 KPM per Oktober 2023, pendampingan Program RST 97 KPM dan Calon Penerima 10 KPM, pendampingan 34 Penerima Manfaat Pena, memiliki 940 KPM potensial memiliki usaha, serta pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan seragam kepada SDM PKH.
“Semoga dengan adanya seragam, membuat kinerja pendamping semakin lebih baik dan maksimal. Harapannya kepada SDM PKH, jangan sampai ada KPM Abadi dan KPM Warisan. Karena tugas dari pendamping adalah membantu KPM agar dapat mandiri tanpa bantuan sosial atau mungkin lebih dikenal graduasi,” harap Bupati Kendal.
Karena menurutnya, jika KPM hanya itu-itu saja selama bertahun-tahun, atau KPM malah bertambah (tidak turun), maka perlu dilakukan evaluasi pendataan dan
pemetaan masyarakat yang tepat dan akurat khususnya Penerima Manfaat/KPM.
“Kita harus memiliki data kemiskinan yang akurat (valid) dan nyata. Pelaksanaan pendataan harus bebas dari intervensi pihak lain yang mempunyai kepentingan tersendiri di luar kepentingan negara,” tandas Bupati Kendal.
“Jangan takut KPM anda berkurang, karena graduasi sejatinya rejeki kita bukan dari seberapa besar KPM yang kita miliki. Dengan semakin sedikit KPM, sehingga kinerja kita akan semakin ringan, dan masyarakat Kendal semakin sejahtera,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Muntoha mengatakan, penyaluran bantuan kepada PKH tahun 2023 telah mencapai tiga tahap, dan pada tahap ketiga terdapat penurunan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dijelaskan, berdasarkan data dari Dinsos Kendal, tahap satu meyalurkan kepada 47.209 KPM, kemudian pada tahap kedua kepada 47.430 KPM, tahap ketiga menurun 44.496 KPM dan tahap 4 belum terlaksana.
“Tahap tiga terjadi penurunan akibat kebijakan pekerja penerima upah diatas upah minimum kabupaten atau kota,” jelas Muntoha.(HS)
