in

Tersangka Dugaan Pungli Program PTSL Di Kendal Ditahan, Patok Harga PTSL Rp 1,5 Juta/Sertifikat

Penahanan kedua tersangka dugaan pungli program PTSL di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal.

 

HALO KENDAL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan penggelembungan dana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 di Kelurahan Banyutowo, Kecamatan Kendal.

Dua tersangka tersebut yakni Mantan Lurah Banyutowo, Irlan Subeni dan Sri Sumarli selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada program PTSL di kelurahan setempat.

Kajari Kendal, Ronaldwin melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kendal, Dani K Daulay menjelaskan, keduanya ditahan setelah pihak Kejari Kendal menemukan dua alat bukti cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

“Modusnya yakni dengan menggelembungkan biaya PTSL dari biaya resmi Rp 150 ribu menjadi Rp 1,1 juta dan Rp 1,5 juta,” jelas Dani, Rabu (4/8/2021).

Akibat perbuatan kedua tersangka, telah mengakibatkan kerugian masyarakat.

“Total kedua tersangka mendapat keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum sebesar Rp 709 juta,” imbuhnya.

Disampaikan kronologinya, berawal dari tahun 2017, Irlan Subeni yang menjabat Lurah Banyutowo saat itu membentuk Pokmas calon peserta PTSL.

Dalam forum tersebut dipilih, Sri Sumarli sebagai Ketua Pokmas PTSL Kelurahan Banyutowo.

“Padahal PTSL ini ada di 2018, tapi mereka sudah membentuk secara diam-diam tanpa melibatkan masyarakat yang menerima PTSL,” terang Dani.

Dari pertemuan tersebut, kemudian diputuskan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL.

“Besarannya yakni untuk tanah kering atau pekarangan dibebani biaya Rp 1,1 juta. Sedangkan tanah persawahan Rp 1,5 juta,” ujar Dani.

Padahal dana resmi pengurusan biaya PTSL sesuai SKB tiga menteri adalah sebesar Rp 150 ribu. Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kendal Nomor 3 tahun 2018.

Yakni, tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan PTSL Bagi Masyarakat di Kendal memang mengatur membolehkan dana lebih.

“Tapi biaya kelebihan PTSL diluar Rp 150 ribu yang telah ditetapkan pemerintah, sedianya dibahas dengan para peserta PTSL melalui musyawarah mufakat. Sehingga kelebihan biaya yang muncul, akan digunakan untuk apa saja bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Selanjutnya pada tahun 2018, dari Kantor ATR/BPN Kendal memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang program PTSL, beserta informasi biaya yang ditetapkan pemerintah. Saat itulah masyarakat penerima PTSL melakukan protes, karena mereka merasa membayar lebih dari ketentuan pemerintah. Bahkan banyak yang sudah memberikan uang.

“Masyarakat mempertanyakan biaya kelebihan pengurusan PTSL tersebut. Merasa ada pungutan liar (pungli) dan gratifikasi yang tidak sesuai, masyarakat akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kejari Kendal,” ungkap Dani.

“Kami kemudian lakukan penyelidikan dan penyidikan. Sementara ini kami tetapkan dua tersangka,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, lanjut Dani, kedua tersangka dijerat dengan tiga pasal berlapis.

“Untuk tersangka Irlan Subeni, dikenakan sangkaan primer Pasal 12 Huruf e tentang Pungli, Subsider Pasal 5 ayat 2 tentang gratifikasi dan Lebih Subsider Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” jelasnya.

Sedangkan untuk tersangka Sri Sumarli dijerat Pasal 12 Huruf e, Subsider Pasal 5 ayat 1 dan Lebih Subsider Pasal Pasal 9 tentang pemalsuan dokumen undangan Tipikor.

“Atas perbuatan keduanya diancam pidana minimal empat tahun maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar,” pungkas Dani.(HS)

Share This

Ini Curhatan Para Pengusaha Penyalur Tenaga Migran Di Kendal Yang Terancam Gulung Tikar

Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Diimbau Tunda Kehamilan