in

Terpasang Logo TNI, Layanan Kantor Wali Kota Magelang Beroperasi Normal

Kantor Wali Kota Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Magelang dipasang lambang atau logo TNI oleh pihak Akademi TNI. (Foto : Magelangkota.go.id)

 

HALO MAGELANG – Kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan normal meskipun kantor Wali Kota Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Magelang dipasang lambang atau logo TNI oleh pihak Akademi TNI.

Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono pun meminta para pegawai di lingkungan Kantor Wali Kota Magelang tetap tenang bekerja dan tidak terpengaruh dengan pemasangan logo tersebut.

“Tetap bekerja seperti biasa, kerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetap berikan pelayanan masyarakat sebaik-baiknya,” ungkap Joko, seperti dirilis Magelangkota.go.id.

Sejumlah OPD dan instansi yang berada di kompleks Kantor Wali Kota, juga beroperasi seperti biasa, sesuai kebijakan Work from Office (WFO) dan (Work from Home (WFH).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang sejauh ini masih menjadi garda penanganan Covid-19 juga dipastikan tidak mengalami penurunan layanan.

Joko mengatakan, saat ini Kota Magelang sedang fokus pada penanganan Covid-19. Apalagi kota ini masih harus melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2021.

“Kami sedang fokus pada penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan percepatan vaksinasi. Termasuk sosialisasi protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat agar Kota Magelang turun level,” katanya.

Berkaitan dengan persoalan lahan dengan TNI, Joko mengatakan Pemkot Magelang masih terus berikhtiar untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Termasuk pada 18 Agustus 2021 lalu, Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, memfasilitasi Pemkot Magelang untuk membahas masalah ini bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang, BPN Provinsi Jawa Tengah, pihak Akademi TNI, Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Joko menegaskan, Pemkot Magelang menempati aset ini, berdasarkan dokumen berupa surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 011/03427 tertanggal 4 Februari 1985, yang berisi tentang serah terima bangunan eks markas komando Akabri di  Magelang.

Juga ada surat pernyataan bermaterai, yang ditandatangani Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang masa bhakti 1979-1989 Brigjen TNI (purn) Drs H A Bagus Panuntun, tertanggal 29 Agustus 2012, tentang adanya perintah Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (purn) Soepardjo Rustam, untuk menggunakan Gedung Mako Akabri, sebagai kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

“Di samping itu, prasasti-prasasti di sini, menunjukkan ada penyerahan aset tanah dan bangunan Pemkot Magelang. Kalau Akademi TNI memasang logo ya monggo, biar masyarakat yang menilai. Kita kan sesama aparatur negara, melayani masyarakat semua,” urai Joko.

Ia pun berharap persoalan ini tidak mempengaruhi kondisi masyarakat yang sedang menghadapi Covid-19. Pemerintah dan masyarakat sedang bekerja sangat keras agar segera terbebas dari pandemi ini.

“Kami harapkan Kota Magelang tetap kondusif di situasi Covid-19 seperti ini,” tutur Joko.

Sementara itu menurut catatan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun, dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan sudah membicarakan hal tersebut, secara khusus dengan Panglima TNI. Tim Pemkot Magelang juga pernah menyerahkan sejumlah dokumen ke Kementerian Setneg untuk upaya penyelesaian.

Menurut Ganjar, salah satu alternatif solusi masalah tersebut adalah kedua belah pihak saling hibah. Sebab jika Pemkot Magelang harus pindah, maka jelas tidak memungkinkan, karena untuk lahan baru dibutuhkan dana Rp 200 miliar.

“Kalau kota saja tidak mampu. Dulu pernah ada hitung-hitungan sampai Rp 200 M cari lahan baru, pasti kota tidak mampu,” kata dia.(HS-08)

Share This

Diduga Korupsi Bantuan Sekolah Senilai Rp 1 Miliar, Mantan Kepala SMK Di Semarang Jadi Tersangka

Soft Launching Sidara, Banjarnegara Perkenalkan Potensi Desa