Terkendala Covid, Pembangunan di Kota Semarang Tahun 2021 Masih Mengandalkan Kucuran Dana Pemerintah Pusat

Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin.

 

HALO SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengatakan, bahwa di tahun 2021 Pemkot Semarang masih fokus pada penanganan Covid-19.

Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, Pemkot Semarang belum akan merealisasikan proyek besar. Hal ini mengingat masih difokuskan ke penanganan Covid-19.

“Anggaran 2021 masih ada kaitannya dengan Pandemi Covid-19,” kata Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin, baru-baru ini.

Ditambahkan, dari sisi pendapatan, sama seperti tahun 2020 ini ketika dilakukan refocusing anggaran.

“Target pendapatan pada tahun 2020, sejatinya di angka Rp 5,2 triliun. Karena ada refocusing turun menjadi Rp 4,2 triliun. Tahun depan kamk naikkan menjadi Rp 4,76 triliun,” jelasnya.

Target tersebut, menurutnya cukup realistis, pasalnya beberapa sektor saat ini mulai terangkat. Misalnya sektor ekonomi, wisata, dan perhotelan mulai merangkak naik.

“Pertimbangannya sektor usaha sudah mulai menggeliat jadi kami targetkan Rp 4,7 triliun ini,” bebernya.

Untuk proyek pembangunan besar dengan anggaran di atas Rp 21 triliun, juga belum akan dilakukan pada tahun 2021 mendatang.

Pemkot berharap proyek besar masih dari anggaran Pemerintah Pusat. Misalnya Tol Semarang Demak, Harbour Tol dan normalisasi Sungai Beringin.

“Kami andalkan pembangunan dari pemerintah pusat. Anggaran kami belum mencukupi, pemkot hanya bisa melakukan pendampingan, misalnya pembebasan lahan dan masalah sosial,” bebernya.

Dia menjelaskan, proyek dari pemerintah pusat yang sudah berjalan salah satunya adalah normalisasi Sungai Beringin. Untuk Harbour Tol masih berproses di pemerintah pusat.

Terkait kegiatan yang telah masuk dalam APBD Perubahan 2020, nantinya juga belum dapat dilaksanakan.

Iswar Aminuddin mengatakan, evaluasi APBD Perubahan 2020 Pemkot Semarang dari Gubernur Jawa Tengah, baru saja turun dan dibahas bersama DPRD. Aturannya, APBD Perubahan 2020 harus disahkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran saat ini roda pemerintahan dijabat oleh Pjs Wali Kota Semarang.

“Perubahan anggaran sudah ada petunjuk dari peraturan perundang-undangan. Apabila wali kota dijabat Plh, Plt, Pj, atau Pjs, harus ada rekom dari Gubernur kemudian disahkan Kemndagri,” jelas Iswar.

Pihaknya pun akan segera meminta surat pengantar ke provinsi sebagai syarat pengesahan kepada Kemendagri.

Menurutnya, pada APBD Perubahan 2020 tidak begitu banyak kegiatan. Namun, apabila tidak segera mendapatkan pengesahan dari Kemendagri, tentu dapat mengganggu kegiatan fisik yang telah direncanakan.

“Ini waktunya mepet kalau ada pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu dua bulan. Perubahan anggaran sebenarnya tidak begitu banyak yang berubah. Cuma, akibat refocusing kami melihat perkembangan pendapatan ada tambahan dan ada pergeseran,” jelasnya.

Senada, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, evaluasi APBD Perubahan yang sudah dibahas biasanya sudah bisa dilaksanakan namun sekarang tidak dapat langsung dilaksanakan.

“Paling tidak butuh lima sampai tujuh hari lagi. Harapan dewan memohon kepada Kemendagri agar tidak berlama-lama karena perubahan waktunya sangat pendek, hanya Oktober-Desember,” tuturnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.