Terkait Rencana Penghentian Siaran TV Analog, Pemkot Semarang Tunggu Petunjuk Teknis

Foto ilustrasi TV Digital.

 

HALO SEMARANG – Terkait adanya rencana penghentian siaran televisi (TV) analog menjadi TV digital dari Kemenkominfo Republik lndonesia, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Pemkot Semarang saat ini juga intens melakukan berkoordinasi dengan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Sebab, kata dia, tugas dan kewenangan dengan adanya rencana penghentian siaran TV analog ke TV digital mulai November 2022 dari pemerintahbpusat tersebut, adalah kewenangan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

“Sementara ini kami sedang koordinasi dengan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan provinsi Jawa Tengah baru mengusulkan kajian tentang sosialisasi perubahan dari analog ke digital terkait Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) kabupaten/kota di Jawa Tengah, karena waktu sampai dengan tahun 2022 membutuhkan banyak anggaran dan kesiapan teknis yang menjadi kendala bagi kabupaten/kota se-Jawa Tengah,” terangnya, Minggu (14/3/2021).

Selain itu, kata Bambang, Provinsi Jawa Tengah juga masih melakukan kajian tentang peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah yang sebenarnya adalah wewenang pusat, tetapi anggarannya masih teralokasikan dalam APBD.

“KPID, memang selama ini penting untuk menjamin layanan hasil siaran tv dan radio di Jawa Tengah, namun dalam PP 46/2021 tentang Pos, Penyiaran dan Telekomunikasi ini belum dijelaskan secara rinci,” imbuhnya.

Dengan adanya rencana perubahan ke TV digital, menurut dia, penyelenggara televisi perlu mempersiapkan infrastrukturnya termasuk TVRI.

“Dalam PP 46 / 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Pasal 85 antara lain menyebut, set top box (STB) bagi keluarga miskin disediakan oleh pemerintah (APBN), kriteria penerima bantuan dan pengawasan dilakukan oleh Kemenkominfo. Lalu, dalam Pasal 97 berisi selanjutnya wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 WIB serta melaksanakan penyelenggaraan penyiaran secara digital melalui multipleksing, melakukan penyiaran Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), dan mengembalikan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk televisi analog kepada Menteri,” sambungnya.

Sebenarnya, lanjut dia, wacana bergulirnya TV digital sudah sejak tahun 2014-2015 lalu, namun ditunda karena infrastruktur belum siap.

“Dan ini kembali digulirkan oleh Kemenkominfo dengan toleransi sampai dengan November 2022. Harapannya melalui digital kualitas layanan akan menjadi lebih baik, peluang usaha penyiaran juga meningkat, karena frekuensi digital dapat dimampatkan, sehingga tersedia cukup banyak frekuensi yang bisa digunakan untuk usaha penyiaran,” katanya.

Memang masih ada kendala untuk perubahan itu, karena saat ini UU penyiaran belum direvisi hingga sekarang.

“UU yang lama di tahun 2002 sudah tidak kompatible dengan kondisi saat ini, misalkan tentang izin siaran dan sebagainya. Sebab siaran digital yang tidak menggunakan frekuensi terestrial seperti podcast atau Youtube itu belum diatur. Padahal PP 46/2021 sudah menyinggung bahwa diperbolehkan tanpa izin. Kendala lain adalah wewenang pemerintah pusat tentang penyiaran ini belum jelas untuk melibatkan daerah,” paparnya.

Sementara, untuk daerah, sebenarnya urusan penyiaran dan frekuensi penyiaran adalah wewenang pemerintah pusat (Kemenkominfo). Di Kota Semarang sendiri, terdapat 18 siaran televisi dan 38 radio (data KPID Jateng tahun 2018), dan semuanya diharapkan harus siap berubah ke digital.

Daerah yang kurang bisa menangkap signal dengan baik, seperti kawasan Genuk perbatasan Demak terhalang bukit, namun secara relatif Kota Semarang tidak begitu susah signal, dan sekarang banyak operator TV kabel yang menyediakan layanan digital TV.

“Harapan kita bantuan STB nanti juga bisa dikoordinasikan dengan daerah, agar tepat sasaran. Sebab di Semarang, sentra pemancar berada di kawasan atas Gombel, ada beberapa juga di Mijen, Srondol dan sekitarnya. Sehingga menyebabkan beberapa bagian blankspot atau tidak menangkap siaran dengan kualitas baik. Namun itu semua juga tergantung dari insfrastruktur pemancar yang dimiliki para pengusaha radio atau televisi yang ada. Jika kapasitas daya pancar dan towernya tinggi mungkin bisa menjangkau seluruh daerah di Kota Semarang,” pungkasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.