in

Terkait Lahan Tambak Kena Proyel Tol Semarang-Demak, Dewan: Masuk Dalam Perda RTRW

Kondisi tambak di Wilayah Pantai Mangunharjo, Kota Semarang.

HALO SEMARANG – Terkait lahan tambak yang terkena proyek pembangunan tol Semarang-Demak masih menyisakan masalah dalam rencana pembebasan lahan. Salah satunya adalah tanah ataupun tambak yang terendam dianggap sebagai tanah musnah.

Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Wahid Nurmiyanto bahwa dalam peraturan daerah (Perda) Kota Semarang tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) No 5 Tahun 2021, secara yuridis lahan yang terendam atau dianggap musnah ini ini masuk atau tercatat berupa daratan.

“Kalau dilihat dari Perda RTRW No 5 Tahun 2021 Kota Semarang, tanah yang dianggap musnah ini masuk dan dihitung daratan bukan bentuk laut, meskipun fisiknya terendam tapi tidak bisa dianggap tanah musnah,” terangnya, Jumat (17/12/2021).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, jika dianggap tanah musnah tentu merugikan warga karena harganya pasti akan jatuh dan hanya mendapatkan tali asih. Padahal menurut informasi yang dia terima, meskipun tergenang tambak milik warga ini masih digunakan sebagai tempat budidaya ikan ataupun udang.

“Seandainya fisiknya sudah air, menurut aturan Perda ini bukan tanah hilang. Karena Tata Ruangnya ada, bisa dilakukan ganti untung,” ujarnya.

Terkait adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 17 Tahun 2021, menurut dia aturan tersebut dikeluarkan saat proyek berjalan. Belum lagi saat ini diusulkan Peraturan Presiden tentang tanah musnah karena pembangunan proyek strategis nasional (PSN).

“Kalau menurut saya, permen ini cacat hukum karena proyeknya sudah jalan, meski yang ruas di Semarang belum dibebaskan. Tapi ini kan satu trase, harusnya yang dipakai sesuai Perda yang ada,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono menjelaskan, jika dalam proyek tersebut hanya ada 12 bidang lahan yang daratan, selebihnya sudah tergenang yang jumlahnya 186 hektare. Saat ini, kata dia, sedang menunggu keluarnya Perpres tentang pembebasan lahan agar tidak timbul persoalan di tengah warga.

“Meskipun ada dana kerahiman, misalnya sudah diatur di Perpres yang punya hak atas tanah musnah ini bisa mendapatkan ganti untung yang jumlahnya tidak terlalu jauh,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Pembangunan Tol Semarang-Demak Balai Besar Jalan Nasional Jateng-DI Jogjakarta Kementerian PUPR, Yusrizal Kurniawan mengatakan, jika pada bulan Desember 2021 ini akan dilakukan tender proyek tol yang berfungsi menanggulangi banjir di Semarang bagian timur dan Kabupaten Demak ini.

“Pembangunan tol yang mayoritas dibangun di atas genangan air laut ini memerlukan kajian ulang. Pasalnya, tanah milik warga di daerah Genuk banyak yang terendam, sehingga dianggap sebagai tanah musnah,” tambahnya.

Dari data, kata dia, total lahan tambak yang terdampak tol Semarang-Demak mencapai 200 hektare yang belum dibebaskan. Jumlah itu berada di tiga kelurahan, yaitu Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, dan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

“97 persen atau sekitar 319 hektare tanahnya terendam air atau masuk kategori tanah musnah. Sedangkan tugas untuk identifikasi lahan ini dilakukan Kantor Pertanahan Demak dan Kota Semarang,” pungkasnya.(HS)

Kapolrestabes Semarang Serahkan Kunci Dalam Program Ayo Peduli Bedah Rumah

Kecelakaan Di Depan Mako Ditsamapta Polda Jateng, Pemotor Meninggal Dunia Saat Perawatan Di Rumah Sakit