in

Terima Tim KPK, Bupati Purworejo : Hakikat Pemerintahan Untuk Sejahterakan Masyarakat

Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi MCP dan Tematik oleh KPK, di Kabupaten Purworejo. (Foto : Purworejokab.go.id)

 

HALO PURWOREJO – Bupati Purworejo RH Agus Bastian SE MM mengemukakan bahwa, hakikat penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal itu disampaikan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketika melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi monitoring centre for prevention (MCP) dan Tematik KPK RI, di Kabupaten Purworejo.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Arahiwang, Jumat (01/10) itu, dihadiri Bupati RH Agus Bastian SE MM, Sekda Drs Said Romadhon, Inspektur Drs Achmad Kurniawan Kadir MPA, dan para Kepala Perangkat Daerah.

“Kami sangat mendukung aplikasi yang digagas oleh KPK RI ini, untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk perbaikan sistem, regulasi (berupa peraturan maupun produk hukumnya), serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan,” kata Bupati Agus Bastian, seperti dirilis Purworejokab.go.id.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap Tim KPK dapat memberikan saran perbaikan dan rekomendasi, untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kami selalu menekankan agar aparatur Pemerintah Kabupaten Purworejo, selalu mematuhi prinsip-prinsip tersebut, agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Kami juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi di Kabupaten Purworejo, meskipun tentu saja masih banyak yang perlu dibenahi,” ungkapnya.

Dijelaskan bahwa capaian MCP Kabupaten Purworejo tahun 2018 yakni 93% dan meningkat menjadi 95% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 88% akibat pandemi  Covid -19.

Adapun hingga September 2021, sudah melakukan input indikator-indikator intervensi dan sudah mencapai 60% MCP. Sampai akhir tahun 2021 dia optimistis bisa mencapai minimal 90 %, sebagaimana yang ditetapkan oleh KPK.

“Saya tekankan kepada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan 8 area intervensi maupun tematik, agar memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Pahami apa yang dibutuhkan oleh program MCP ini, Jika ada hal yang belum dipahami agar ditanyakan, sehingga capaian MCP Kabupaten Purworejo tahun 2021 bisa lebih meningkat,” kata dia.

 

Sementara itu Uding Juharudin selaku Ketua Tim Monitoring KPK, mengatakan MCP merupakan aplikasi yang digunakan sebagai tools dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi. Pada kegiatan ini pihaknya akan melakukan sampling untuk dilakukan peninjauan lapangan.

“Kabupaten Purworejo pada 2020 sudah cukup baik, karena berada di peringkat 6 tingkat Provinsi Jawa Tengah dan peringkat 38 secara nasional. Jika pada 2021 ini ada penurunan, itu memang karena indikatornya juga turun,” kata dia. (HS-08)

Share This

Jadi Kapolres Cilacap, AKBP Eko Widiantoro Kerja Sama dengan Pemkab

Tingkatkan Kualitas dan Produktivitas Durian, Petani Sigaluh Gunakan Cara Top Working