in

Terima DIPA, Ganjar Pastikan Pembangunan Jateng Selaras Dengan Pusat

Presiden Jokowi bersalaman dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

 

JAKARTA – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah resmi diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa, (11/12). DIPA dan Alokasi TKDD merupakan dokumen yang menjadi dasar pengeluaran negara, pencairan atas beban APBN serta pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Penyerahan DIPA dan TKDD tersebut diberikan kepada Kementerian, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah di seluruh Indonesia. Hadir pula dalam penyerahan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada para menteri, lembaga dan kepala daerah haruf fokus dalam belanja APBN. Dia menegaskan agar belanja APBN tidak menguap tanpa ada hasil yang jelas.

“Jangan sampai dana APBN keluar begitu saja. Belanja APBN juga jangan hanya untuk belanja rutin yang tidak ada bekasnya,” kata Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden, M Jusuf Kalla.

Jokowi juga meminta penggunaan APBN tidak habis untuk kegiatan rutinitas tanpa mengukur kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat. “Semuanya harus money follow programme,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dijelaskan jika pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp2,165 triliun. Sementara untuk belanja negara sebesar Rp2,461 triliun.

Belanja pemerintah pusat dialokasikan melalui kementerian/lembaga sebesar Rp 855,4 triliun dan non-K/L Rp 778,9 triliun. Anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

TKDD sebesar Rp 826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah mengatakan, jika dalam penyerahan DIPA dan TKTD, Presiden mengimbau agar kementerian, lembaga dan kepala daerah menekankan pada kepentingan masyarakat.

“Misalnya untuk kemiskinan, belanja modal dan sebagainya. Presiden juga meminta agar birokrasi mengurangi rapat, kunjungan-kunjungan agar politik penggunaan anggaran dapat efektif. Tentu kami akan melaksanakan arahan dari Presiden tersebut,” terangnya.

Ganjar juga menegaskan jika Pemprov Jateng akan mendukung penuh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal itu sudah dilakukan Jateng pada tahun sebelumnya, di mana APBN difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

“Presiden kemarin sangat serius bicara soal infrastruktur dan kami mendukung pula dengan fokus pada pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Saat ini, lanjut dia, Pemerintah Pusat akan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu dilakukan untuk menghadapi perubahan zaman yang semakin luar biasa.

“Saya pasti akan dukung program tersebut. Sebab saya yakin, tanpa dukungan daerah tidak mungkin pemerintah pusat dapat berhasil menjalankan programnya, begitu juga sebaliknya, daerah tidak bisa membiayai sendiri program kerja yang ditetapkan. Jadi memang harus selaras antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.

Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam kesempatan itu mendapat kucuran dana DIPA dan TKDD tahun 2019 senilai Rp 69,349 miliar. Dana tersebut dibagi untuk Pemprov Jateng senilai Rp 12,328 miliar dan sisanya untuk 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.(HS)

Disperkim Pastikan Tak Ada Penyelewengan Dana RTLH

Mundu, Buah Berkhasiat Yang Kini Mulai Sulit Dicari di Semarang