in

Terganjal UU Pilkada, Pilkada 2020 Terancam Tanpa Pengawasan Bawaslu

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin menggelar konferensi pers terkait kinerja Bawaslu selama Pemilu Serentak 2019 dengan awak media, Selasa (27/8/2019).

 

HALO SEMARANG – Menjelang gelaran Pilkada Serentak tahun 2020, salah satu lembaga penyelenggara pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terancam tidak bisa ikut mengawasi jalannnya hajatan pesta demokrasi. Pasalnya, Bawaslu terganjal dengan nama nomenklatur berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014.

Peraturan itu mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang yang di dalam salah satu pasalnya, menyebutkan kata lembaga Panwas kabupaten/kota, bukan Bawaslu kabupaten/kota.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin saat jumpa pers dengan media terkait kinerja pengawasan selama Pemilu Serentak tahun 2019 dan menyongsong Pilwalkot tahun 2020, Selasa (27/8/2019).

Menurut Amin, yang mana untuk Pemilu serentak 2019 lalu menggunakan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana tidak mengatur jalannya Pilkada 2020.

Sehingga Bawaslu dilihat dari regulasi tersebut, tidak punya legal standing.

“Dengan problem tersebut, Bawaslu terancam gak bisa mengawasi jalannya pemilu. Harus dicarikan dulu solusinya, sebagai payung hukum agar Bawaslu bisa bekerja,” katanya.

Sementara itu, komisioner Bawaslu Kota Semarang,  Arief Rahman mengatakan, sebelum ada judial review ke MK, terkait perbaikan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada 2020, maka Bawaslu tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan Pilkada 2020 sesuai regulasi. Hal itu karena tidak ada payung hukum yang mengatur tentang Bawaslu.

“Padahal rentang waktu penyelenggaraan sangat mendesak. Bulan Januari-Februari 2020 sudah harus ada rekrutmen dan pelantikan pengawas pemilu kecamatan (PPK). Sehingga mulai efektif bekerja sejak Desember 2019. Sedangkan untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus rampung Oktober 2019, sehingga sebelum Oktober harus ada hasil judikal review MK, paling tidak dikabulkan, baru bisa melakukan tahapan proses selanjutnya,” terangnya.

Apalagi di dalamnya undang-undang nomor 10 tahun 2016 tersebut, lanjut Arief, dari sisi keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota berjumlah 3 orang. Padahal saat ini anggota Bawaslu kabupaten/kota berjumlah 5 orang.(HS)

Jalin Silaturahmi, Yonif Raider 400/BR Tantang Wartawan di Lapangan Futsal

ISEI Cabang Semarang Kirim 11 Delegasi ke Seminar Nasional dan Sidang Pleno XX ISEI di Bali