in

Terbitkan Perpres, Jokowi Tata Tugas dan Fungsi Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi

Presiden Jokowi (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Presiden Joko Widodo, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 31 Tahun 2021, mengatur Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Masing-masing kementerian tersebut memiliki tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan dua hal.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) pada Kemendikbud Ristek memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Selain itu juga memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang semula dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

Adapun Menteri Investasi atau Kepala BKPM pada Kementerian Investasi / BKPM, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2, memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang  investasi.

Selain itu juga memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal, yang dilaksanakan oleh BKPM.

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” demikian disebutkan dalam peraturan tersebut, seperti dirilis Setkab.go.id.

Dalam Perpres tersebut, juga diatur untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud Ristek menggunakan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia, sesuai tugas dan fungsinya pada Kemendikbud.

Sementara untuk yang terkait urusan pemerintahan di bidang Iptek, menggunakan SDM pada Kemdikbud serta menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari Kemenristek / Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi / BKPM, menteri menggunakan SDM manusia dan anggaran yang tersedia pada BKPM.

“Pelaksanaan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini,” bunyi peraturan ini.

Terkait penataan organisasi kementerian, sebagaimana ketentuan dalam Perpres, diusulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Presiden.

“Penataan organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat tanggal 31 Juli 2021,” bunyi ketentuan Pasal 9.

Perpres Nomor 31/2021 ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 28 April 2021 dan dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal,” ditegaskan pada Pasal 6.

Lebih lanjut disebutkan, Perpres ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dipandang perlu melakukan penataan tugas dan fungsi guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan urusan pemerintahan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (HS-08)

Share This

Polres Banjarnegara Dirikan Tiga Jenis Pos Tersebar Di delapan Titik Saat Operasi Ketupat Candi 2021

Polres Batang dan Kodim 0736 Bagikan Masker Gratis ke Warga