in

Terakhir Pimpin Upacara HUT Surakarta, FX Hadi Rudyatmo : Tak Pernah Ada Purna Untuk Pengabdian

Wali Kota Surakarta periode 2016-2021, FX Hadi Rudyatmo, saat kali terakhir memimpin upacara HUT-Ke 276 Kota Surakarta, Rabu (17/2). (Foto : Surakarta.go.id)

 

HALO SURAKARTA – Tak pernah ada kata “Purna” untuk pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat.

Itulah prinsip yang disampaikan Wali Kota Surakarta periode 2016-2021, FX Hadi Rudyatmo, saat kali terakhir memimpin upacara HUT-Ke 276 Kota Surakarta, Rabu (17/2).

Bagi  Rudy, panggilan Wali Kota periode 2016-2021, purna tugas sebagai Wali Kota tak menyurutkan niatnya untuk tetap mengabdi kepada masyarakat. Baginya pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, tidak akan pernah purna.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya bisa dilakukan saat dia berstatus sebagai Wali Kota saja. Selama masih hidup, pelayanan dan pengabdian masih bisa dilakukan.

“Tidak ada kata purna untuk pengabdian dan pelayanan. Purna dalam arti kata selesai pengabdian dan pelayanan di rumah besar yang namanya Pemerintah Kota Surakarta. Setelah itu 18 Februari, saya dan Pak Pur akan mengabdi dan melayani di rumah yang lebih besar, bersama-sama dengan masyarakat. Jadi pengabdian dan pelayanan tidak akan pernah berhenti, selama Tuhan masih memberi nafas pada kami,” kata dia, seperti dirilis Surakarta.go.id.

FX Hadi Rudyatmo yang sudah mengabdi selama 15 tahun di Pemerintahan Kota Surakarta, berpesan kepada para ASN, untuk selalu memegang teguh ‘Lima Mantap’ dan semangat ‘LURIK’ dalam setiap melaksanakan tugasnya. Dia juga berharap agar kasus Covid-19 terus menurun

Sementara itu Peringatan HUT Ke-276, Kota Surakarta, Rabu (17/2) digelar dengan apel di halaman Balai Kota, diikuti Muspida dan perwakilan OPD. Acara dibuka oleh tarian ‘Apratihata Mahambara’.

Penting untuk diketahui, menurut sejarahnya, pusat pemerintahan Kota Solo semula berada di Kartosuro, pusat Kerajaan Mataram pada waktu itu.

Pada masa kepemimpinan Pakubuwono II, Kerajaan Mataram didukung China melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tentara Belanda pun balik menyerang hingga akhirnya menduduki Kartosuro.

Kondisi ini mengharuskan Pakubuwono II, mencari tempat yang lebih menguntungkan untuk membangun kembali kerajaannya. Pada 1745, kerajaan di Kartusura pun dibongkar dan dipindah ke Desa Solo, sebuah desa terpencil di tepi Bengawan Solo, sekitar 10 Km sebelah timur Kartosuro. Secara resmi, keraton baru ini mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745.

Namun upaya memecah belah Kerajaan Solo nampaknya terus dilakukan. Pada 1757, sebuah kerajaan saingan dari Mangkunegoro berdiri tepat di pusat Solo.

Seperti dirilis dprd.surakarta.go.id, akibat perpecahan wilayah kerajaan, di Solo berdiri dua keraton, yaitu Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Hal ini mengakibatkan Solo menjadi wilayah dengan dua administrasi.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kekuasan politik kedua wilayah ini dilikuidasi. Selama 10 bulan, Solo berstatus sebagai daerah setingkat provinsi, yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

Selanjutnya, karena berkembang gerakan antimonarki di Surakarta, serta kerusuhan penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat DIS, pada 16 Juni 1946, Pemenntah Rl membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan politik raja-raja Kasunanan dan Mangkunegaran.

Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegara menjadi rakyat biasa di masyarakat. Keraton pun diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.

Kemudian Solo ditetapkan menjadi tempat kedudukan dan residen yang membawahi Karisidenan Surakarta (Residentie Soerakarta) dengan wilayah seluas 5.677 km2.

Karesidenan Surakarta terdiri atas daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukowati (sekarang bernama Kabupaten Sragen), Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali.

Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara resmi Kota Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom. (HS-08)

Share This

Kakanwil Kukuhkan Anggota Satops Patnal

Temukan Kejanggalan, Peserta Tes Perangkat Desa di Ngampel Minta Hasil Ditinjau Ulang