Temukan Kejanggalan, Kuasa Hukum Mbah Tun Laporkan PN Demak ke Komisi Yudisial

Sejumlah advokat yang jadi kuasa hukum Mbah Tun saat mendatangi Kantor Penguhubung Komisi Yudisial (PKY) Jateng di Jl Pamularsih No 10 Kota Semarang (24/9/2020).

 

HALO SEMARANG – Sejumlah advokat yang mendampingi Mbah Sumiatun warga Demak yang kehilangan tanahnya akibat dugaan ulah mafia tanah, mendatangi Kantor Penguhubung Komisi Yudisial (PKY) Jateng di Jl Pamularsih No 10 Kota Semarang (24/9/2020).

Koalisi Advokat Peduli Mbah Tun yang terdiri dari BKBH Fakultas Hukum Unisbank, Unit Bantuan Hukum DPC PERADI RBA, dan LBH Demak Raya, bermaksud melaporkan penanganan perkara Gugatan Pembatalan Lelang oleh Mbah Tun yang terdaftar dalam Perkara No 11./Pdt.G/2020/PN.Dmk.

Karman Sastro dari BKBH Fakultas Hukum Unisbank, salah satu advokat pendamping Mbah Tun menuturkan, pihaknya meminta Komisi Yudisial untuk menindaklajuti dan melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Pengadilan Negeri Demak yang menangani perkara ini.

“Dalam Perkara No 11./Pdt.G/2020/PN.Dmk gugatan kami dikabulkan seluruhnya. Namun demikian, dalam memori banding oleh pemenang lelang, dalam hal ini Dedy Setyawan Haryanto terjadi kejanggalan yang perlu diungkap,” katanya, Kamis (24/9/2020).

“Pertama biaya sebesar Rp 53.000.000 yang ditransfer ke rekening pribadi oknum panitera bukan rekening pengadilan. Kedua ada istilah kas bon oleh oknum panitera yang meminta Rp 20 juta, Rp 5 juta di antaranya menggunakan kwitansi asli dengan stempel pengadilan. Ketiga ada biaya biaya pengamanan namun tidak disebutkan nominal,” ujarnya.

Karman menambahkan, pihaknya berharap KY bersinergi dengan lembaga lain untuk menindaklanjuti persoalan ini. Pihaknya pun tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

“Gratifikasi tidak bisa dipidana, jika memang memberitahukan kepada KPK. Maka dari itu KY harus bersinergi dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hal ini tak lain untuk menjaga marwah lembaga peradilan yang bersih, sehingga dapat mewujudkan keadilan. Tidak hanya untuk Mbah Tun namun juga pemenang lelang dan masyarakat pencari keadilan lain,” harapnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Shindu Arief dari DPC PERADI RBA. Menurutnya independensi pengadilan harus diwujudkan.

“Dengan menjaga independensi maka pengadilan akan memutus perkara secada objektif,” jelasnya.

Dalam aduan itu, beberapa Advokat Koalisi Peduli Mbah Tun diterima oleh ketua PKY, Muhammad Farkhan.

”Kami akan melihat bagaimana mekanisme pembayaran eksekusi. Ada aturan dan mekanismenya, dan tentunya kita akan mengkonsetrasikan diri sesuai kewenangan KY, khususnya pengawasan terhadap hakim. Jika panitera barangkali ini kewenangan Bawas Mahkamah Agung,” kata Muhamad Farkhan.

Diberitakan sebelumnya, Mbah Tun, warga Desa Balerejo RT 05/ RW 02 Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak terancam kehilangan lahan sawah seluas 8250 meter persegi.

Sawah Mbah Tun sempat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Demak. Eksekusi dilakukan atas dasar permohonan dari pemenang lelang bernama Dedy Setyawan Haryanto yang teregistrasi dalam perkara No 02/Pdt.Eks/2019.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.