in

Temuan Ombudsman Jateng, Pengelolaan Limbah Vaksin Kota Semarang Belum Beres

Temuan pengelolaan limbah vaksinasi di Kota Semarang yang belum optimal oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah (Jateng).

 

HALO SEMARANG – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) menemukan pengelolaan limbah vaksinasi di Kota Semarang belum optimal.

“Berdasarkan rapid assessment atau kajian cepat kami mengumpulkan sembilan temuan pengelolaan limbah yang belum baik di enam Puskesmas di Kota Semarang,” kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jateng, Siti Farida dalam keterangan resminya, Rabu (1/9/2022).

Ia menyebutkan, temuan belum beresnya pengelolaan limbah tersebut yaitu, tidak ada aturan terkait pengelolaan limbah B3 di Puskesmas dan tidak ada standar bentuk dan bangunan tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3, serta TPS belum berizin.

“Rujukan dalam penyusunan SOP pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di tiap Puskesmas berbeda-beda. Limbah B3 Puskesmas dan limbah vaksinasi Covid-19 diambil lebih dari 2×24 jam oleh pihak ketiga,” ujarnya.

Selain itu, isi perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tidak menyebutkan kepastian waktu. Limbah yang diambil lebih dari 2×24 jam tidak ditempatkan pada lemari pendingin (freezer) sebab, belum semua Puskesmas di Kota Semarang memiliki freezer.

“Terdapat beberapa puskesmas yang hanya menyebutkan satu jenis limbah B3 yang diangkut atau dikelola oleh pihak ketiga. Sementra beberapa Puskesmas lainnya menyebutkan lima jenis limbah, dan biaya pengangkutan dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terdapat perbedaan pada beberapa Puskesmas,” imbuhnya.

Atas temuan itu, sejumlah saran disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang ihwal pengelolaan limbah vaksinasi.

“Ombudsman meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang mengevaluasi dan mengawasi TPS limbah B3 serta menyusun aturan pengelolaannya,” katanya.

Hal yang sama juga ditekankan oleh pihaknya kepada Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang. Pendampingan dan evaluasi terkait penyusunan SOP pengelolaan limbah tersebut dan penyusunan perjanjian kerja sama/MoU dengan pihak ketiga dan mendorong seluruh Puskesmas di Kota Semarang melengkapi dokumen UKL/UPL.

“Pemerintah Kota Semarang melalui DLH dan DKK Semarang berkomitmen untuk menindaklanjuti saran perbaikan Ombudsman serta segera melakukan evaluasi terkait pengelolaan limbah vaksinasi,” tegasnya.

Farida mengungkapkan, temuan pihaknya itu merupakan merupakan bagian bentuk pengawasan Ombudsman dengan mengedepankan fungsi pencegahan maladministrasi. Saran yang diberikan itu memiliki tenggat waktu 30 hari terhitung sejak saran disampaikan.

“Tujuan dari kajian cepat ini adalah mencegah terjadinya maladminstrasi, khususnya pada pengelolaan limbah vaksinasi.” ungkapnya.(HS)

Share This

Pastikan PTM Berjalan Baik, Ganjar Titip Pesan Ini Pada Guru

RS UNS Surakarta Resmi Jalin Kerja Sama Host To Host Dengan Bank Jateng