in

Tegas, Bupati Wonogiri Ancam Beri Sanksi Pelanggar PPKM Darurat

Penandatangan Deklarasi Bersama Pelaksanaan PPKM Darurat, Jumat (2/7) di Alun-Alun Giri Krida Bakti. (Foto :c Wonogirikab.go.id)

 

HALO WONOGIRI – Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengancam akan menindak tegas para pelaku pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tindakan tegas tersebut diambil, karena dalam 10 kali PPKM Mikro, masyarakat masih ada yang mengabaikan.

Penegasan Bupati tersebut disampaikan saat memberi sambutan dalam Apel Deklarasi Bersama Pelaksanaan PPKM Darurat, Jumat (2/7) di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Apel diikuti unsur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Wonogiri, para camat, kapolsek, dan danramil di wilayah Kabupaten Wonogiri.

“Setelah digelar apel bersama ini, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa Wonogiri saat ini dalam kondisi darurat. Wonogiri masuk level tiga, dan hampir masuk pada zona merah. Maka dibutuhkan ketegasan atas kebijakan Pemerintah Pusat, untuk diselenggarakan PPKM darurat khususnya di Kabupaten Wonogiri,” kata Bupati, seperti dirilis Wonogirikab.go.id.

Ketegasan yang dimaksud Bupati, adalah memberi wewenang kepada aparat, untuk menindak pelaku pelanggaran aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Pelaksanaan PPKM Darurat. Bupati menginstruksikan bahwa tidak akan ada lagi toleransi atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

“Langkah tegas harus kita lakukan, surat edaran sudah kami terbitkan, maka esensi dan substansi yang diatur dalam surat edaran ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Sudah tidak ada lagi toleransi. Tidak ada lagi imbauan, tapi sifatnya adalah larangan dan harus dipatuhi. Bagi pihak-pihak yang tidak bisa mematuhi regulasi yang diterbitkan pemerintah, maka mohon kepada aparat yang berwajib, untuk dapat melakukan penindakan dengan prinsip profesionalitas,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula pembacaan deklarasi dan penandatanganan deklarasi bersama oleh Bupati Wonogiri, Plt Kapolres Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri, camat, kapolsek, dan danramil se kabupaten Wonogiri.

Isi dari deklarasi bersama tersebut meliputi tujuh poin. Pertama, siap menaati peraturan perundang-undangan penanganan Covid-19 dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Kedua, melaksanakan dan menerapkan PPKM Darurat secara ketat, sampai ke tingkat RT dan RW.

Poin ketiga, adalah melarang warga untuk menyelenggarakan kegiatan apapun, yang menimbulkan kerumunan orang. Keempat, mengimbau kepada warga, untuk menerapkan prokes 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Adapun poin kelima, adalah siap menyukseskan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program vaksinasi Covid-19.

Untuk poin keenam, bersedia menyiapkan tempat isolasi terpusat dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa atau kelurahan. Ketujuh, akan menindak tegas dan memberi sanksi kepada orang atau lembaga yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang penanganan Covid-19.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut, Bupati mengajak seluruh komponen masyarakat, untuk peduli dan menyukseskan pelaksanaan PPKM Darurat.

Masyarakat diimbau untuk terus berikhtiar dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M untuk dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Wonogiri.

Dibakar

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri, Bambang Haryanto, meminta agar sampah dari pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah, dimusnahkan dengan cara dibakar,

Langkah itu perlu diambil, agar sampah seperti masker medis bekas pakai, tissue, kapas, alat makan sekali pakai, dan plastik pembungkus makanan, hingga bekas kemasan pembungkus obat, tidak menjadi media penularan bagi orang lain.

“Harus dibakar sendiri. Pada pedoman isolasi mandiri, sebenarnya sudah kami sosialisasikan. Tapi mungkin ini tidak sampai ke rumah tangga atau memang ada yang tidak paham pasien isolasi mandiri itu kalau sampah infeksius harus dibakar sendiri,” ujarnya.

Limbah/sampah infeksius dari para pasien yang dirawat atau melakukan isolasi di rumah sakit dan tempat isolasi terpusat, menurut Bambang, sudah dikelola oleh dinas terkait, sehingga dapat meminimalisasi penyebaran virus. Tetapi bagi pasien isoman, sampah infeksius harus dibakar sendiri.

Selanjutnya Bambang berharap, informasi ini dapat bermanfaat dan disebarluaskan hingga RT/RW untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah bagi mereka pasien isolasi mandiri di rumah. (HS-08)

Share This

Pemkab Rembang Hentikan Proses Perekrutan Perangkat Desa

Mall dan Tempat Wisata di Boyolali Ditutup