in

Target Pertumbuhan 2021, Butuh Capaian Tinggi pada Dua Kuartal

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. (Foto : DPR.go.id)

 

HALO SEMARANG – Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen tahun ini, butuh capaian tinggi pada dua kuartal tersisa, yaitu kuartal III dan IV. Capaian positif 7,07 persen pertumbuhan di kuartal II, jangan membuat pemerintah larut dalam euforia. Pemerintah masih punya PR besar, untuk mengejar target pertumbuhan 2021.

“Dapat dimaklumi bila pemerintah membanggakan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 sebesar 7,07 persen. Hal tersebut merupakan pencapaian yang ditunggu-tunggu, karena sudah 4 kuartal berturut-turut perekonomian mencatat kontraksi yang mengantarkan Indonesia pada zona resesi,” kata anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, seperti dirilis DPR.go.id.

Menurut dia, pemerintah masih harus mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 2021. Sudah dua kali pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi 2021. Awalnya, pada asumsi ekonomi makro 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada rentang 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Pada Februari 2021, pemerintah merevisinya menjadi 4,5 persen hingga 5,3 persen. Kemudian pada Juli 2021, pemerintah merevisinya lagi menjadi di kisaran 3,7 persen sampai 4,5 persen.

“Saat ini sudah dilalui 2 kuartal, yakni kuartal I/2021 dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,74 persen (year of year) dan kuartal II/2021 sebesar 7,07 persen (yoy). Guna mencapai pertumbuhan ekonomi 2021 pada rentang tertinggi yakni 4,5 persen, pemerintah harus mampu mewujudkan pertumbuhan tinggi juga pada kuartal III dan IV 2021,” kata Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan.

Ada sejumlah tantangan di depan mata yang harua dihadapi pemerintah. Tantangan terberat, menurut politisi Partai Gerindra itu, adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli 2021. Tentu ini berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian. Hergun pun menawarkan solusi konkret atas persoalan yang membelit bangsa.

Pertama, pemerintah harus melaksanakan dan menegakkan disillin PPKM Level 4. Segala bentuk pelanggaran harus ditindak tegas. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menaati dan mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar terwujud herd immunity. Data per 6 Agustus 2021 mencatat vaksinasi tahap 1 baru tercapai 23,79 persen.

Ketiga, pelaksanaan PEN yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan  korporasi, dan insentif usaha, perlu dipercepat realisasinya untuk menahan dampak dari kebijakan PPKM level 4. Dan keempat, pemerintah bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya, yang terdiri dari atas Bank Indonesia, OJK, LPS, meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi dalam upaya menjaga pemulihan ekonomi nasional agar tetap pada tren perbaikan.

“Di antara sinergitas yang perlu ditingkatkan adalah memperluas digitalisasi pembayaran, mengakselerasi program restrukturisasi kredit/pembiayaan, menurunkan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, mengakselerasi stimulus kredit kendaraan bermotor dan properti, serta mendorong peningkatan kredit perbankan,” urai politisi asal Sukabumi itu.

Hergun berharap, sinergitas yang solid antaranggota KSSK diharapkan mampu menjaga tren perbaikan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung. Meskipun tetap diberlakukan PPKM, namun kegiatan dan transaksi ekonomi bisa terus berjalan sehingga mampu memberi konstribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (HS-08)

Share This

Alih Fungsi, Asrama Haji Lampung Siap  Terima Pasien Covid-19

Puan Maharani Ajak ASEAN Bersatu Hadapi Covid-19