Halo Semarang
Take a fresh look at your lifestyle.

Tantangan Advokat di Era Disrupsi Makin Komplek dan Global

Suasana Bincang Hukum bertajuk Tantangan Kepemimpinan dan Organisasi Advokat di era Disrupsi di Hotel Gumaya Tower Semarang, Jumat (8/11/2019).

 

HALO SEMARANG – Tantangan ke depan para advokat dinilai sangat komplek dan global terutama di era perkembangan teknologi yang pesat. Sehingga para advokat dituntut untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat organisasi advokat itu sendiri.

“Tantangan di internal advokat sendiri banyak perpecahan, apalagi saat ini telah keluar Surat Ketua MA RI nomor 73 tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat, di mana memperbolehkan organisasi advokat manapun bisa mengangkat dan menyumpah advokat. Padahal selama ini, yang berhak hanya satu saja, sehingga dikhawatirkan hal ini membuat kualitas advokat menjadi turun, pengawasan dan standarisasi kode etik yang berbeda-beda pula,” kata Ketua Dewan Pembina DPN Peradi, Otto Hasibuan, saat menjadi narasumber dalam acara Bincang Hukum “Tantangan Kepemimpinan dan Organisasi Advokat di Era Disrupsi di Hotel Gumaya Tower Semarang, Jumat (8/11/2019).

Ditambahkan, Otto dengan adanya aturan tersebut yang terkena dampaknya nanti pencari keadilan, yaitu masyarakat. Karena advokat yang seharusnya primus interpares. Jika banyak muncul advokat yang tidak baik moral, ilmu, dan kualitasnya maka korbannya adalah rakyat juga.

“Sehingga tantangan ke depan, Peradi, sebuah Perhimpunan Advokat Indonesia saat ini bagaimana meningkatkan kualitas advokat, memperkuat organisasi advokat, dan berharap Surat Ketua MA RI nomor 73 tahun 2015 itu dicabut kembali,” imbuhnya.

Sementara, Korwil Peradi Jawa Bagian Tengah, D Djunaedi mengatakan, dalam kegiatan kali ini ada dua sesi, yaitu Bincang Hukum, yang mengangkat tema Tantangan Kepemimpinan dan Organisasi Advokat di Era Disrupsi, lalu disambung dengan acara rembug DPC Peradi se-Jateng dan DIY. Diharapkan, juga untuk mensolidkan dan mensinergikan para anggota menjelang Munas Peradi pada tahun 2020.

“Diikuti sekitar 250 orang, yaitu terdiri atas 12 pengurus DPC se-Jateng dan 5 DPC di DIY. Serta dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum dari Perguruan Tinggi di Semarang,” pungkasnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang