Tangkal Hoax, Polres Boyolali Aktifkan Polisi Virtual

Kanit II Tipidsus Polres Boyolali, Iptu Joko Purwadi (Foto: Boyolali.go.id)

 

HALO BOYOLALI – Polres Boyolali telah membentuk Satgas Polisi Virtual, untuk mengontrol segala bentuk penyebaran berita berbau SARA, hoaks, penipuan, dan sebagainya. Hal ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 tentang Polisi Virtual.

Kanit II Tipidsus Polres Boyolali, Iptu Joko Purwadi, seperti dirilis Boyolali.go.id menjelaskan Satgas Polisi Virtual tersebut, terdiri atas anggota reserse kriminal, humas dan, dan intelejen.

Selain mengaktifkan Satgas Polisi Virtual, langkah selanjutnya adalah membuat akun media sosial Satker, yang terverifikasi. Masyarakat dapat melayangkan aduan melalui akun media social tersebut.

Selain sebagai wadah aduan, media sosial ini juga untuk memberikan edukasi sosial yang positif kepada masyarakat.

Tim satuan tugas Polisi Virtual juga akan bergabung dengan media-media sosial di Boyolali, untuk memantau berbagai informasi di masyarakat. Selain itu untuk menyosialisasikan mengenai pelanggaran pidana dunia maya (cyber crime).

Polres Boyolali membuat konten – konten kreatif media sosial berupa himbauan tentang bentuk pelanggaran pidana tersebut.

Agar dapat menjangkau lebih jauh di lingkungan masyarakat, Polres Boyolali membuat leaflet atau panduan untuk menghindari penipuan atau segala bentuk kejahatan di dunia maya.

Di samping itu disertakan pula imbauan-imbauan agar warga masyarakat tidak menjadi pelaku kejahatan dunia maya seperti menyebarkan berita yang belum terverifikasi kebenarannya (hoaks) dan lain sebagainya.

Ditambahkan Joko, salah satu langkah yang diambil untuk mensosialisasikan tentang pelanggaran di dunia maya (cyber crime) adalah melalui influencer yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali.

Para influencer diharapkan selalu memberikan imbauan-imbauan yang bersifat positif. Selain itu pihaknya juga akan melakukan pemantauan berita yang tersebar di media-media sosial dilakukan oleh anggota Patrol cyber yang bertugas untuk memonitoring segala informasi yang beredar di wilayah lokal atau pun nasional.

Sebagai informasi, penindakan untuk pelanggar pidana dunia maya dilakukan secara humanis. Sebagai contoh jika ada akun media sosial yang melakukan penyebaran berita hoaks akan langsung diberikan peringatan untuk tidak disebarkan atau berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana.

Penyebar hoaks dapat terancam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan  Transaksi Elektronik ( UU ITE) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Hal tersebut dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45 A Ayat (1) UU 19 tahun 2016 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pihaknya berharap agar seluruh masyarakat Boyolali terhindar dari segala bentuk kejahatan dunia maya baik sebagai korban maupun pelaku.

“Bijak dalam menggunakan media sosial, jangan sharing sebelum menyaring, karena bisa berpotensi sebagai pelaku,” pesan Joko. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.