in

Tanggapi Rencana Kenaikan Pajak Hiburan, Dewan Kota Semarang: Jangan Sampe Pajak Matikan Sektor Hiburan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Wahyu Winarto, baru-baru ini.

HALO SEMARANG – Menanggapi adanya rencana kenaikan pajak hiburan yang akan berlaku tahun 2024, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terkait aturan kenaikan pajak hiburan tersebut. Hal ini, karena ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wahyu Winarto menyampaikan, bahwa kebijakan menaikkan pajak hiburan saat ini belum tepat karena beberapa pertimbangan. Tahun ini merupakan tahun politik, selain itu ekonomi masyarakat juga masih rentan atau lemah paska pandemi.

“Jangan sampai pajak hiburan justru malah akan mematikan pendapatan di sektor hiburan,” paparnya, Jumat (19/1/2024).

Menurut dia rencana menaikan pajak hiburan sebesar 40 – 75 persen tentu kurang bijak. Karena itu, rencana menaikkan pajak hiburan sebaiknya dibatalkan terlebih dahulu.

“Kemarin saya dengar Pak Luhut membatalkan dulu. Kita lihat. Menurut kami, 40 persen terlalu tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Liluk, sapaan akrabnya mengatakan, prinsipnya pemerintah boleh mengambil kebijakan menaikan pajak hiburan. Namun perlu dilakukan diskusi atau dengar pendapat dengan para pelaku hiburan agar tidak memberatkan.

“Biar mereka bisa bernafas, pemerintah juga bisa mendapatkan pendapatan,” katanya.

Dia berharap besaran kenaikan pajak bisa dipertimbangkan kembali. Sebab, pelaku hiburan baru saja bangkit setelah pandemi Covid-19. Dan mereka merupakan sektor yang paling terdampak saat pandemi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Indriyasari menjelaskan, bahwa kebijakan kenaikan pajak hiburan diterapkan sudah sesuai UU (Perda nomor 10 tahun 2023 yang mulai berlaku 1 Januari 2024).

“Sejak 1 Januari 2024, tidak ada lagi yang namanya pajak hiburan, yang ada adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang didalamnya mengatur angka kewajiban pajak, salah satunya pajak tempat hiburan,” katanya.

Menurut Iin, sapaan akrabnya, kenaikan pajak tersebut, khususnya tempat hiburan, tidak semua akan dinaikkan sebesar 40 – 75 persen.

“Kenaikan pajak tempat hiburan tersebut, akan menyesuaikan kategori dari tempat hiburan, jadi jangan kebijakan ini menjadi sebuah polemik, tetap taat dalam kewajiban membayar pajak,” pungkasnya. (HS-06)

Mantabkan Persiapan Pemilu, Munawir Gelar Konsolidasi Bersama KomandanTe dan Kordes

Pemkab Kendal Resmikan 11 Pamsimas