Tambah Tiga Ranperda, Propemperda Kabupaten Jepara Berubah

Sekda Jepara Edy Sujatmiko (kiri) saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara. (Foto : Jepara.go.id)

 

HALO JEPARA – DPRD Jepara dan eksekutif, menyepakati perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021. Perubahan tersebut karena ada tiga rancangan peraturan daerah (ranperda), yang belum selesai pembahasannya pada 2020 dan dilanjutkan pembahasannya pada 2021.

Kesepakatan perubahan Propemperda tersebut diambil pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara, Kamis (4/2). Dengan dipimpin Ketua DPRD, Haizul Ma’arif, rapat dihadiri Sekda Jepara Edy Sujatmiko, Wakil Ketua Dewan, Pratikno dan Nuruddin Amin.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, mengatakan tiga tiga ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun ini, adalah perihal perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2015, Tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kabupaten Jepara dan PT Bank Jateng tahun 2018 – 2022,” ujarnya, seperti dirilis Jepara.go.id

- Advertisement -

Selain itu juga ranperda tentang tentang retribusi pelayanan pasar rakyat, dan perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pembahasan tiga ranperda tersebut, selain untuk melaksanakan amanat Undang-undang, juga mempertimbangkan urgensi bagi daerah. Dalam rapat tersebut, menurut Haizul Ma’arif, semua anggota dewan yang hadir menyatakan setuju.

Sekda Jepara Edy Sujatmiko yang mewakili bupati, menyampaikan terima kasih atas persetujuan DPRD ini. Menurut dia, perubahan Popemperda merupakan hal yang biasa, untuk mengikuti dinamika di masyarakat yang selalu berkembang cepat.

“Untuk menyikapi hal yang demikian ini, kita perlu menyesuaikan dengan mengubah kebijakan yang sudah kita susun dan sepakati bersama,” ujarnya membacakan sambutan Bupati Jepara.

Dalam kebijakan sebelumnya, untuk Propemperda tahun ini awalnya berjumlah 18 ranperda. Namun, karena adanya tambahan, pada tahun 2021 menjadi 21 ranperda.

Dengan ditetapkannya perubahan Propemperda Kabupaten Jepara tahun 2021, diharapkan menambah kelancaran dan terarahnya penyusunan perda. Di samping sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.