in

Tak Bersiaran Tiga Bulan, KPID Jateng Rekomendasikan Cabut Izin Empat Lembaga Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng saat melakukan klarifikasi pada penanggung jawab empat radio yang kedapatan tidak bersiaran lebih dari tiga bulan, di kantor lembaga negara tersebut, Jalan Tri Lomba Juang Nomor 6 Mugassari, Semarang.

 

HALO SEMARANG – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah melalui keputusan pleno merekomendasikan kepada Menteri Kominfo untuk melakukan pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terhadap empat lembaga jasa penyiaran radio di Provinsi Jawa Tengah. Sanksi tegas dijatuhkan, setelah keempatnya terbukti tidak bersiaran selama lebih dari tiga bulan.

Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan KPID Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana mengatakan, keempat lembaga penyiaran (LP) tersebut terdiri atas PT Radio Maliu Maheswara Kencana (Radio Maliu FM), PT Radio Ksatria Indonesia Ing Ngalaga (Banjar Radio FM), dan PT Radio Suara Banjar Peduli (Radio SBP FM). Ketiganya bersiaran di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu ada juga PT Radio Batang Berkembang (Radio Van Java FM) di Kabupaten Batang.

“Surat rekomendasi berupa permohonan pencabutan IPP kepada Menkominfo kami kirim pada hari Rabu ( 20/11/2019). Harapannya, Pak Menteri segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” kata Iwan, panggilan akrabnya saat dihubungi halosemarang.id, Kamis (21/11/2049).

Dijelaskan, penjatuhan sanksi KPID Jateng dilakukan setelah mengundang keempat radio untuk diklarifikasi, pada 11 November 2019. Klarifikasi terkait temuan KPID Jateng saat pengawasan pada 4 September 2019 di lokasi. Selain temuan langsung, banyak juga laporan dari masyarakat terkait tidak bersiarannya empat radio tersebut. Hasil klarifikasi, keempatnya mengakui tidak bersiaran tiga bulan lebih dengan alasan keterbatasan perangkat, SDM, dan kendala teknik.

“Dalam klarifikasi lembaga penyiaran tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti aktivitas siaran, berupa arsip rekaman siaran sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf g UU 32 Tahun 2002. Rekaman tersebut wajib ditunjukkan kepada KPI jika diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran,” terangnya.

Selain itu alasan lain sebagai penguat rekomendasi pencabutan izin, adalah tidak bisa menunjukkan bukti penggunaan listrik melalui pembayaran rekening listrik atau pembelian token pulsa listrik. Pemakaian listrik terkait langsung dengan aktif-tidaknya pemancar dan perangkat elektronik untuk bersiaran.

Keempat lembaga penyiaran dimaksud dinyatakan KPID Jateng melanggar Pasal 34 Ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 8 Ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, yang berbunyi Izin Penyelenggaraan Penyiaran dicabut Menteri apabila lembaga penyiaran tidak bersiaran lebih dari tiga bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI.

“Selama tidak bersiaran sampai kami menggelar rapat pleno penjatuhan sanksi, tidak ada surat pemberitahuan dari keempat radio itu kepada kami. Jadi jelas sekali keempat radio tersebut tidak serius dalam mengelola frekuensi yang seharusnya dipertanggung jawabkan pada publik. Maka sanksi yang kami berikan sudah sesuai, mengacu pada regulasi yang ada,” tandasnya.

Koordinator Bidang Isi Siaran, Dini Inayati menegaskan, penjatuhan sanksi ini dimaksudkan KPID sebagai upaya pembinaan kepada kalangan lembaga penyiaran untuk konsisten menaati regulasi penyiaran, baik yang ada dalam UU Penyiaran, Peraturan Pemerintah, maupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

“Sanksi tegas ini sekaligus sebagai peringatan kepada lembaga penyiaran se-Jawa Tengah untuk menaati regulasi penyiaran dengan seamanah mungkin. KPID Jateng akan terus mengawasi aktivitas lembaga penyiaran sebagai penegakan regulasi guna mengangkat marwah penyiaran di provinsi ini,” tandasnya.(HS)

Puluhan Perusahaan Besar akan Ramaikan Job Fair Udinus

6 Desember 2019, BRT Jalur Goa Kreo Mulai Beroperasi