in

Tagih Hak Negara, Pemerintah Ambil Alih Aset Obligor BLBI

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Humas Kemenkeu)

 

HALO SEMARANG – Pemerintah terus berupaya mengambil alih aset-aset, sebagai penggantian dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penguasaan fisik dilakukan antara lain melalui pemasangan plang pengamanan, pada 49 bidang tanah seluas 5.291.200 meter persegi. Adapun lokasi lahan-lahan itu, berada di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

“Kami mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor, yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Jadi ini adalah aset yang seharusnya kemudian diambil alih, diselesaikan, dan nanti dipulihkan kembali, sebagai salah satu bentuk kompensasi dari BLBI, yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, seperti dirilis Setkab.go.id.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa di sejumlah kota telah dilakukan pengambilalihan aset-aset, yang nantinya akan menjadi kekayaan negara.

Dia menegaskan Pemerintah terus berupaya mendapatkan kembali hak tagih atas BLBI, dengan menggunakan semua kewenangan negara. Obligor dan debitur sebagai pemilik bank atau peminjam di bank, yang telah dibantu pemerintah, harus mengembalikan dana yang telah diterima.

“Kami nanti akan menggunakan semua kewenangan negara, untuk melihat apakah debitur dan obligor itu punya aset atas nama yang bersangkutan. Entah itu dalam bentuk dana di bank, entah itu dalam bentuk perusahaan, atau dalam bentuk tanah, atau bentuk yang lainnya. Ini nanti yang akan terus diusahakan secara perdata, untuk diperoleh sebagai pembayaran dari kewajiban mereka,” kata Menkeu.

Total kewajiban BLBI yang masih dikelola, adalah Rp 110,45 triliun. Untuk itu, satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur, yang memiliki kewajiban yang signifikan di atas Rp 50 miliar.

Apabila sampai pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, maka pihak yang dipanggil akan diumumkan ke publik.

“Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan. Dan tentu saya berharap kepada para obligor dan debitur, tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda semuanya yang sudah 22 tahun merupakan satu kewajiban yang belum diselesaikan. Saya akan terus meminta kepada tim, untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya,” kata Menkeu. (HS-08)

Share This

Tiga Venue Tambahan Dibangun Kementerian PUPR Sudah Dimanfaatkan untuk Latihan Atlet PON XX Papua

Dorong Industri Ketenagalistrikan, Pemerintah Sediakan 9.000 TKDN Gratis