Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengaku heran dengan adanya rekanan kerja Pemkot Semarang dari Aceh yang mengerjakan tujuh proyek pembangunan dalam satu tahun anggaran di Kota Semarang. Hal itu disampaikannya untuk menanggapi masih adanya beberapa pekerjaan fisik di Pemkot Semarang yang hingga akhir November ini masih jauh dari target, Kamis (29/11).
“Kalau kami melihat beberapa proyek yang sedang dikerjakan, saya pesimistis semua proyek bisa rampung tepat waktu. Hal itu ada beberapa faktor penyebab, di antaranya proses lelang terlalu lama, dan profesionalitas kontraktor. Saya memperoleh laporan, ada satu rekanan dari Aceh yang mengerjakan tujuh pekerjaan sekaligus. Ini perlu diwaspadai, selain dikhawatirkan secara kualitas kurang maksimal, juga bisa melanggar aturan terkait pekerjaan konstruksi di pemerintah,” katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pekerjaan fisik serta unit layanan pengadaan (ULP) Kota Semarang bisa lebih selektif dalam menentukan pemenang lelang. Meski dalam penentuan itu sudah melalui lelang online. “Kalau satu kontraktor pegang tujuh pekerjaan dalam satu tahun anggaran tentu bisa dipertanyakan,” tegasnya.
Supriyadi juga mengimbau, pemkot nantinya tegas dalam penanganan pekerjaan yang molor dari target. Jika diperlukan blacklist, rekanan yang wanprestasi harus diblacklist. Agar ke depan tak ada persoalan hukum yang dialami pejabat pemkot. “Nanti akhir tahun akan ada evaluasi, jika memang ada yang tak sesuai target harus diambil langkah tegas,” tegasnya.
Sebelumnya, Plt Sekda Kota Semarang Agus Riyanto menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan evaluasi keseluruhan terkait progres pembangunan di Kota Semarang. “Dari sana akan bisa dilihat mana saja pekerjaan yang perlu ada percepatan atau langkah lain agar tak molor penyelesaiannya,” tandasnya.(LW)
