in

Sukirman: Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Harus Jadi Prioritas

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman.

HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengingatkan kepada Pemprov Jateng untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten. Pemerintah, katanya, harus bisa mengintervensi persoalan kemiskinan ekstrem tersebut. Tak hanya dengan program pembangunan fisik, kemiskinan ekstrem harus diatasi dari hulu hingga hilir. Di antaranya dengan mengurai beberapa persoalan yang menjadi faktor penyebab tingginya kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

“Mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja bagi usia produktif, dan masalah lainnya. Itu persoalan di hulu yang harus diurai. Sedangkan di hilirnya, selain pembangunan infrastruktur juga perlu diintervensi misal dengan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, pembuatan jamban, air bersih, dan santitasi dasar, pelayanan kesehatan, dan persoalan anak putus sekolah,” kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, baru-baru ini.

Penguatan data warga miskin, menurutnya juga sangat penting untuk diupdate. Tujuannya agar program yang dicanangkan Pemprov Jateng bisa tepat sasaran. Untuk beberapa daerah yang jadi prioritas, menurutnya perlu ada verifikasi dan validasi data terbaru.

Sebagai informasi, di Jateng ada 17 kabupaten yang masuk dalam data sebagai wilayah dengan angka kemiskinan tinggi. Di antaranya Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.

“Tahun 2024 ini, targetnya harus ada penurunan kemiskinan ekstrem. Kami dari DPRD Jateng juga siap support terkait kebijakan penganggaran dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem,” katanya.

Sementara data dari Pemprov Jateng, kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah pada 2023 turun 0,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2022 kemiskinan ekstrem di provinsi ini tercatat 1,97 persen, tahun ini tinggal 1,1 persen. Untuk tahun 2024, targetnya seluruh daerah di Jawa Tengah bebas dari persoalanan kemiskinan ekstrem.

Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana belum lama ini meminta jajarannya untuk terus berupaya menurunkan kemiskinan ekstrem, hingga ditargetkan tuntas sampai nol persen pada tahun 2024.

Ditambahkan, ada delapan komponen sasaran yang diintervensi Pemerintah Provinsi Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Yakni, perbaikan rumah tidak layak huni, pemasangan listrik gratis (program listrik murah), sumber air, jamban, penanganan stunting, anak tidak sekolah, disabilitas dan individu tidak bekerja.

Selain menggunakan anggaran negara, berbagai pihak juga digandeng untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengentasan kemiskinan. Antara lain, CSR perusahaan swasta, BUMN, BUMD, lembaga amil zakat, dan masyarakat filantropi.(Advetorial-HS)

Kemenag Ajak Pramuka Madrasah Jaga Persatuan Bangsa dan Kelestarian Alam Indonesia

Kemenag Integrasikan PMB PTKIN dengan Beasiswa Indonesia Bangkit