in

Sukirman: Perlu Intervensi Pemerintah untuk Tekan Kenaikan Harga Jelang Hari Raya

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman.

HALO SEMARANG – Diperlukan intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok saat Ramadan dan jelang Idul Fitri 1445 H. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman belum lama ini. Menurutnya, meski Indonesia menganut sistem perdagangan bebas, dalam situasi tertentu intervensi pemerintah dibutuhkan agar harga-harga terkendali.

“Intervensi yang dilakukan bisa dengan melaksanakan operasi pasar, penyediaan kebutuhan pokok dengan harga murah, atau bahkan intervensi di wilayah regulasi. Misal membuat kebijakan yang berkaitan dengan acuan harga beserta sanksinya,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Menurutnya, pemerintah sebagai pemangku kebijakan tidak boleh tinggal diam dengan adanya gejolak harga pangan saat Ramadan dan jelang Idul Fitri. Bagaimana pun juga, diperlukan adanya intervensi pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga barang menjelang Lebaran.

“Pemerintah juga perlu melakukan intervensi pasar. Artinya, perlu dilakukan pengecekan kembali harga komoditas vital sehingga dapat mengantisipasi kenaikan harga. Karena jika ada kasus menimbulkan, harga akan cenderung naik terus. Ini bisa merugikan konsumen maupun produsen,” paparnya.

Lonjakan harga bahan pokok, kata dia, sebenarnya tidak hanya terjadi menjelang Lebaran tahun ini saja. Jika dilihat dari data historis, lonjakan harga kebutuhan pokok sudah umum terjadi pada momen-momen hari besar keagamaan, termasuk hari raya Idul Fitri dan Natal-Tahun Baru.

“Ini seharusnya bisa diantisipasi, karena polanya sudah terlihat. Fenomena melonjaknya harga bahan pokok itu disebabkan oleh adanya inflasi, yaitu kenaikan harga secara rata-rata yang berlangsung secara terus-menerus. Secara konsep, kenaikan inflasi disebabkan oleh dua hal, yaitu dorongan biaya dan tarikan permintaan,” paparnya.

“Tarikan permintaan inilah yang biasanya menyebabkan terjadinya lonjakan harga barang menjelang Lebaran. Dalam hal ini, permintaan terhadap suatu komoditas cenderung naik atau tinggi, sementara jumlah sediaan barangnya dalam jumlah yang tetap,” tambah dia.

Gerakan Pasar Murah

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) selama 99 kali sejak Januari-awal Maret 2024. Kegiatan tersebut akan terus digenjot pada Ramadan hingga jelang Idul Fitri, supaya mampu menjaga laju inflasi sekaligus menyediakan pangan terjangkau bagi masyarakat.

“GPM sangat dibutuhkan untuk menjaga keterjangkauan masyarakat untuk membeli bahan pokok,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat meninjau kegiatan GPM dan launching penyaluran Program Subsidi Pangan Provinsi Jawa Tengah di Kelurahan Pekunden, Kota Semarang, Jumat, 15 Maret 2024.

Pelaksanaan GPM serentak pertama dilakukan pada 8 Maret 2024 di 5 titik. Yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Pada saat itu telah digelontorkan beras di masyarakat sebanyak 24 ton.

Ia manergetkan, pelaksanaan GPM se-Jawa Tengah hingga menjelang Idul Fitri nanti bisa sampai 130 kali.

Sebab, Nana menjelaskan, angka inflasi Jawa Tengah pada Februari 2024 secara tahunan (year on year/YoY) 2,98% atau naik sebesar 0,29% dari Januari 2024. Secara bulanan (month to month/MtM) inflasi Jawa Tengah sebesar 0,57%.

“Andil terbesar inflasi Jawa Tengah pada Februari 2024 disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” jelasnya.

Oleh karena itu, kegiatan GPM yang dirangkai dengan Program Subsidi Harga Pangan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

Adapun terkait penyaluran fasilitasi distribusi pangan, diprioritaskan melalui 322 kios pangan murah tersebar di 35 kabupaten/kota, dengan komoditas beras dan telur ayam ras.

Penyaluran subsidi pangan tersebut dilakukan pada saat terjadi gejolak harga, baik tingkat produsen bila terjadi penurunan harga di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), maupun tingkat konsumen, bila terjadi kenaikan harga di atas HAP pada rata-rata perkembangan harga mingguan.

“Intervensi subsidi harga tingkat konsumen yang menjadi prioritas adalah komoditas beras medium, gula pasir, dan telur ayam ras,” jelas Nana.

Besaran subsidi beras medium Rp 2.550/kg, subsidi gula pasir Rp 2.550/kg, dan subsidi telur ayam ras Rp 3.650/kg.

Pemprov Jateng juga berkoordinasi dengan Polda Jateng serta BI untuk memantau harga bahan pokok yang ada di pasaran. Ia berharap tidak ada penimbunan yang dilakukan oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab.(Advetorial-HS)

Sambil Nunggu Buka Puasa, Percasi Kendal Gelar Mini Chess Ke-4

Rekayasa Cuaca TMC di Semarang Mulai Dilakukan