in

Sukirman: Insentif Nakes dan Bansos Harus Segera Dicairkan

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman.

 

HALO SEMARANG – Polemik data pemerintah pusat tentang rendahnya serapan anggaran Covid-19 di Pemprov Jateng, membuat Pimpinan DPRD memanggil Sekda beserta OPD terkait, Senin (26/7/2021) di ruang pimpinan DPRD Jateng.

Hadir Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman, Heri Pudiyatmoko, Fery Wawan Cahyono, dan Quatly Alkatiri.

Sementara dari jajaran Pemprov Jateng, hadir Plt Sekda Prasetyo Ariwibowo, Asisten Gubernur Peni Rahayu, Kadinas Kesehatan Yulianto Prabowo, Kabiro Keuangan Sumarno dan Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengatakan, sebenarnya DPRD ingin diskusi langsung dan meminta klarifikasi kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Tetapi pihaknya memahami kesibukan Gubernur di tengah persoalan pandemi di Jawa Tengah. DPRD memang menyesalkan dan kaget mendengar data pemerintah tentang serapan anggaran Covid-19 yang masih rendah.

“Kami sebenarnya tiap Senin rapat dengan Gubernur, kenapa Gubernur tidak pernah menyampaikan ke kami progres soal anggaran Dana Alokasi Umum ini. Kami juga biasanya hanya menyoroti soal kelangkaan oksigen, BOR di RS, ketersediaan obat, serta aturan main prokes di masyarakat,” kata Sukirman.

Sukirman menjelaskan, pimpinan DPRD Jateng meminta klarifikasi dua hal. Pertama, soal serapan anggaran dan kedua apakah pemprov masih butuh anggaran refocusing, sementara DAU belum terserap maksimal.

“Ada alokasi yang prinsip yang didorong Pimpinan DPRD, yaitu pencairan insentif untuk tenaga kesehatan dan realisasi bantuan sosial untuk masyarakat. Sudah ada surat Mendagri, kalau Insentif Nakes ini tidak dicairkan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilarang dicairkan. Bansos juga harus segera dicairkan untuk masyarakat, termasuk APBD 2021 yang memang sudah ada alokasi bansosnya,” paparnya.

Kalau ini tidak bisa direalisasikan, DPRD juga tidak akan betanggung jawab terkait kekurangan kebutuhan yang rencananya diambilkan dari refocussing APBD Tahun 2021.

Masih menurut penjelasan Sukirman, dalam rapat tersebut, Sekda Jateng menjelaskan, bahwa sesungguhnya data yang diambil Depdagri adalah data di mana saat dirilis, laporan dari Jateng belum masuk.

“Dari penjelasan itu, kemudian pimpinan mencatat, anggaran untuk penanganan covid sesuai PMK 17 yaitu 8% dari DAU yaitu sebesar Rp 284.725.279.00. Dan itu kemudian terserap sampai dengan 31 Mei sebesar Rp 3.105.535.879 (1,09%). Lalu per 30 Juni Rp 9,5 Miliar (3,35%), dan terakhir realisasi sampai tanggal 26 Juli Rp 50,43 Miliar (17,78 %),” katanya.

“Sekda beserta biro Keuangan menyampaikan serapan atau realisasi setiap bulan harus dilaporkan ke Kemenkeu paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya, sebagai syarat pencairan DAU bulan berikutnya. Dan Pimpinan DPRD menegaskan agar ini ditepati serta DPRD diberi tembusan laporannya,” tegasnya.

Dana DAU itu, imbuh Sukirman, digunakan di antaranya adalah insentif tenaga kesehatan, dukungan pelaksanaan vaksinasi, dukungan pada kelurahan/desa, dan belanja kesehatan lainnya.

“Makanya akan kami pantau terus setiap minggu progres pencairan anggaran untuk nakes yang tercatat baru 66,3 persen. Kalau ini sudah terwujud mari kita bicara kekurangan anggaran,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto sempat menganggap pelaporan Pemprov Jateng buruk. Hal ini kemudian dinilai oleh Pemerintah Pusat bahwa Jateng sangat rendah dari penyerapan anggarannya.(HS)

Share This

LPAI Kendal Adakan Lomba Twibon Foto Keluarga Peringati HAN 2021

Setelah Ditutup Akibat PPKM Darurat, Sejumlah Ruas Jalan Di Semarang Kembali Dibuka