in

Status Pendidikan di Kartu Keluarga Tidak Terupdate Jadi Sorotan Pansus 2 DPRD Kendal

Ketua Pansus 2 DPRD Kendal, Sri Supriyati, usai mengikuti rapat paripurna, Kamis (27/4/2023)

HALO KENDAL – Isian dalam kolom kartu keluarga (KK) yang mencantumkan status pendidikan warga, menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kendal. Menurut Ketua Pansus, Sri Supriyati pada kolom pendidikan di KK tertulis warga belum tamat SD (sekolah dasar) atau sederajat, padahal yang yang bersangkutan sudah lulus kuliah bahkan ada yang sudah kerja.

“Jadi apakah KK itu pernah diupdate statusnya? Jika di KK tersebut masih tertulis belum tamat SD atau SMP sederajat, ini kan jelas merugikan SDM kita,” ujar Atik sapaan akrabnya kepada awak media usai rapat paripurna.

“Ya seperti ini salah satu contoh dari 16 sasaran indikator yang belum tercapai. Monggolah kita bareng-bareng kampanyekan. Lah kalau itu, berarti itu nanti harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal meningkat. Yang ada SDM kita kompeten,” imbuhnya.

Anggota Komisi B tersebut juga berharap, dari salah satu contoh tersebut, ke depan perlu adanya penajaman-penajaman terhadap sektor yang dinilai darurat.

Dijelaskan, ada 36 sasaran indikator utama yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Dari jumlah tersebut, 20 indikator tercapai, sisanya 16 belum tercapai.

“Yang 16 ini kita korek lagi. Karena tidak semua kesalahan ada pada pihak eksekutif. Tapi ternyata salah hitung dan salah metode. Sehingga hasilnya tidak sama dengan BPS. Dan lagi, ada juga yang penganggarannya kurang pas dengan apa yang diperlukan untuk menangani hal-hal yang sifatnya kegawat-daruratan itu tadi,” jelas Politisi PDI Perjuangan.

Atik membeberkan, 16 sasaran indikator yang belum tercapai target, yaitu prosentase kontribusi pariwisata dalam PAD, juga presentase pertumbuhan pertanian, kehutanan dan perikanan dalam produk domestik regional bruto (PDRB).

Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), presentase upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berkembang, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, prosentase jalan kondisi mantap, prosentase drainase kondisi baik dan prosentase luasan daerah irigasi kondisi baik.

“Kemudian, prosentase capaian universal acces, rasio konektifitas, indeks kualitas air, indeks kualitas tutupan lahan, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) dan indeks profesionalisme aparatur sipil negara (ASN),” beber Atik.

Untuk itu, dirinya mengajak untuk bersikap aware dalam memahami satu contoh masalah. Menurutnya, masih kurangnya kampanye secara masif, yang dinilai tidak aware atau menyadari hal tersebut.

“Padahal kalau kita sedikit saja merasa aware dengan masalah tersebut, dan mengkampanyekan bersama-sama, itu sebagai bukti kepedulian kita kepada Kabupaten Kendal,” tandasnya.

Itulah yang menjadi alasannya, katanya, lantang mengajukan interupsi dalam Rapat Paripurna, saat Penyampaian Rekomendasi DPRD Kendal Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kendal Tahun Anggaran 2022.

Ia menyebut, saat dilakukan konfirmasi kepada Baperlitbang selaku eksekutif, ternyata metodenya tidak sama dengan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal penyampaian data.

“Kami mohon untuk segera ada semacam penyamaan metode, antara BPS dengan Baperlitbang. Bahkan kalau hal itu diterus-teruskan, mohon maaf itu akan merugikan kita. Nilai kita akan semakin rendah dan menjadi persepsi publik yang kurang baik,” ungkap Atik.

Lebih jauh ia menjelaskan, di pasal 3 PP Nomor 3 Tahun 2007 dan di tata tertib DPRD Kendal Nomor 1 Tahun 2009, bahwa LKPj Bupati tahun sebelumnya dibahas oleh DPRD secara internal.

“Namun kami diberikan ruang untuk konfirmasi atau tabayun. Ternyata setelah ditelaah hal itu kita temukan, bahwa tidak selamanya angka-angka yang tersaji dari BPS itu presisi dengan yang dihitung ulang oleh dinas. Sehingga untuk fairnya, ada baiknya kita menyeimbangkan antara hasil hitungan dari BPS juga hasil hitungan dinas terkait,” jelas Atik.

“Nah selama ini belum ada keselarasan atau satu padangan memakai data yang sama. Karena meski dengan metode yang berbeda, namun kita tahu deviasi atau penyimpangan sesuai statistik itu dimungkinkan untuk 0,5 persen kalau tidak salah, itu boleh. Tapi ini jaraknya jauh dari deviasi yang ada,” imbuhnya. (HS-06)

Berdiri Liar, 75 PKL di Semarang Dibongkar Satpol PP 

Bawaslu Kota Semarang Temukan Potensi Ratusan Pemilih Ganda Tercantum dalam DPS