in

Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan di Grobogan Perlu Diintegrasikan ke Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sosialisasi dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana di Kabupaten Grobogan. sosialisasi diselenggarakan BPBD Grobogan, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/10/2022). (Foto : grobogan..go.id)

 

HALO GROBOGAN – Jajaran Pemkab Grobogan yang berkaitan dengan suburusan bencana, diminta dapat mengintegrasikan standar pelayanan minimal, ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Mokamat, saat membuka Sosialisasi dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Suburusan Bencana di Kabupaten Grobogan.

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/10/2022).

Mokamant menegaskan, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), termasuk Suburusan Bencana, merupakan urusan wajib dan prioritas yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karenanya diperlukan Standar Pelayanan Minimal terkait pelayanan ini, untuk menjamin setiap warga negara memperoleh hak-haknya.

Adapun standar pelayanan minimal yang diselenggarakan pemerintah, termasuk pula jenis dan mutu pelayanan dasar, yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia.

“SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat,” kata dia, seperti dirilis grobogan.go.id.

Lebih lanjut Mokamat menegaskan, upaya memasukkan standar pelayanan minimal ke dalam RKPD tersebut penting, karena akan menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena itu standar pelayanan minimal ini, selanjutnya dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

BPBD Grobogan juga diminta menyampaikan data capaian setiap bidang secara berkala setiap triwulan, kepada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan melakukan penginputan melalui aplikasi pelaporan SPM.

“Penginputan capaian SPM dalam aplikasi paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Asisten I Mokamat berharap melalui kegiatan sosialisasi SPM ini akan berimbas pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Dengan digelarnya kegiatan ini, dapat menjadi landasan dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih transparan

Dengan demikian hal ini akan meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Sistem dan Strategi BPNB, para pejabat struktural di lingkungan BPBD Kabupaten Grobogan, dan para peserta sosialisasi serta tamu undangan lainnya. (HS-08)

Bupati Grobogan Berharap RSUD Dr R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Terakreditasi Paripurna

Hujan Deras Mulai Sebabkan Sejumlah Titik Terjadi Banjir dan Longsor, Ini Langkah Antisipasi Pemkot Semarang