Sragen Ikut Batasi Kegiatan 11-25 Januari 2021

Foto : Sragenkab.go.id

 

HALO SRAGEN – Bupati Sragen, Dokter Kusdinar Untung Yuni Sukowati, selaku Ketua Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sragen, telah mengeluarkan Instruksi Bupati Sragen tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayahnya. PPKM di wilayah tersebut, mulai diberlakukan Senin (11/1) sampai Senin (25/1), bersamaan dengan daerah-daerah lain di Jawa dan Bali

Bupati Yuni mengatakan, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat itu, sesuai instruksi pemerintah pusat. “Kemarin kami sudah buat konsep, hari ini saya tanda tangan. Kita menggunakan Instruksi Bupati untuk penerapan PSBB,” kata Bupati Yuni, Jumat (8/1), seperti dirilis Sragenkab.go.id.

Bupati Yuni menegaskan, selama pemberlakukan PKMM atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut, di wilayahnya tidak boleh ada hajatan. Keagamaan juga dibatasi hanya 50% dari total kapasitas.

Untuk kegiatan kemasyarakatan lain, seperti arisan, pertemuan, dan sebagainya ditiadakan. Perkantoran atau perusahaan juga harus menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dari kapasitas.

Sementara untuk pelaksanaan teknis di fasilitas umum, seperti pasar, kendaraan umum, Bupati mengatakan ada pembatasan jam operasional.

“Seluruh pasar hanya buka sampai jam 17.00 WIB. Sementara untuk toko modern atau toserba, akan dibatasi sampai pukul 19.00 WIB,” imbuhnya.

Bupati meminta seluruh masyarakat untuk disiplin, bersabar dengan kondisi dan keadaan ini. Menurutnya apabila tidak segera dilakukan tindakan ini, pandemi tidak akan segera berakhir.

“Kalau tidak mau melakukan action seperti ini, mau sampai kapan lagi ? Jadi tetap harus dilakukan. Dua minggu saja, nanti kita lihat semoga ada penurunan yang signifikan. Kondisi ini kan berlaku di semuanya toh di Jawa-Bali, tidak hanya kita saja,” terangnya.

Bupati mengatakan suasana PSBB akan hampir sama dengan kondisi pertama Covid-19 melanda di Sragen. Seperti penjagaan satgas desa di setiap gang, dan tidak adanya kegiatan kerumunan masyarakat.

Bagi masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi teguran. Jika ada yang nekat menggelar hajatan, akan dibubarkan hingga denda sesuai perbup.

Pemkab Sragen akan melakukan koordinasi dengan Polres Sragen untuk teknis penjagaan, terlebih di perbatasan. Mengingat Sragen berbatasan dengan provinsi Jawa Timur.

“Nanti saya koordinasi sama Pak Kapolres. Kapolres juga sama, sudah ada instruksi untuk bisa selalu berpatroli dan masyarakat,” kata dia. (HS-08)

 

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.