Sosialisasikan Visi Misi, Dibas Undang Aliansi Ormas dan LSM

#Pilkada Kendal

Tim pemenangan Dibas menggelar diskusi terkait visi misi kepada perwakilan aliansi dari beberapa organisasi masyarakatan dan LSM di Kabupaten Kendal, Minggu (27/9/2020).

 

HALO KENDAL – Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal, Dico M Ganiduto dan Windu Suko Basuki (Dibas) menggelar diskusi terkait visi misi kepada perwakilan aliansi dari beberapa organisasi masyarakatan dan LSM di Kabupaten Kendal, Minggu (27/9/2020).

Acara yang dipandu oleh M Habibi dan Idham dari tim pemenangan Dibas tersebut, di samping visi misi juga memaparkan kontrak politik yang akan dilakukan oleh pasangan Dibas, yakni terkait alokasi tambahan anggaran Rp 100 juta – Rp 300 juta/dusun per tahun.

Dalam pemaparannya Idham mengatakan, kontrak politik adalah komitmen dari paslon Dibas dalam bentuk program kerja, dan besaran mata anggarannya tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

“Dengan begitu ada konsekuensi hukum dan moral apabila program tersebut tidak dilaksanakan. Sehingga warga bisa menuntut kepada calon atau pasangan calon terpilih jika tidak menepatinya,” terangnya.

Dikatakan oleh Idham, salah satu strategi untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan adalah dengan merumuskan kebijakan berbasis kewilayahan (dusun/dukuh).

“Mengapa dusun atau dukuh yang dipilih? Pemerintah telah menjamin otonomi desa, serta mengalokasikan kebijakan anggaran dalam bentuk Dana Desa (DD), guna percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” ujarnya.

Dijelaskan, uraian pada pasal 8 ayat (4) dalam UU tersebut, bahwa dalam wilayah desa dibentuk dusun atau disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

“Sehingga dengan visi misi Dibas Rp 100 juta – Rp 300 juta pertahun, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tiga program. Yakni pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, termasuk di dalamnya kesehatan pendidikan serta pemberdayaan sosial ekonomi,” paparnya.

Idham juga menegaskan, bahwa dengan kontrak politik tersebut, nantinya apabila paslon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kendal tidak mampu menganggarkan anggaran tersebut di RAPBD per tahun, maka paslon bersedia untuk mundur.

“Saat ini sudah ada 826 dusun di Kabupaten Kendal yang melakukan kontrak politik dengan Dibas. Dalam perjalanan nanti Insya-Allah semua dusun bisa melaksanakan kontrak politik tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu Cawabup paslon Dibas, Windu Suko Basuki menegaskan, program alokasi anggaran untuk dusun/dukuh tersebut bukan janji kosong, namun bisa dilaksanakan. Alasannya, APBD Kabupaten Kendal saat ini (tahun 2020) mencapai Rp 2,3 triliun.

“Dengan jumlah 1.140 dusun, maka jika dihitung hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 114 miliar pertahun, atau setara 4,9 persen dari total APBD Kendal. Dan untuk merealisasikan program ini hanya butuh komitmen dan kemauan dari kepala daerah,” ungkap Basuki.

Koordinator aliansi, Heri Purwanto mengatakan, dengan diundangnya perwakilan berbagai organisasi masyarakat ini, maka bisa diketahui visi misi dari paslon Dibas yang baik dan pro kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kendal.

“Dengan kegiatan ini, kami bisa mengetahui apa saja yang menjadi visi dan misi dari para paslon di Pilkada Kendal. Jadi semua yang disampaikan sebagai bahan masukan bagi kami,” ungkapnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.