in

Sosialisasikan Pencegahan Rokok Ilegal, Dinkominfo Blora dan Bea Cukai Kudus Gandeng KIM dan Pengiat Medsos

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora, bekerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai Kudus, memberikan sosialisasi pencegahan rokok ilegal, pada anggota kelompok informasi masyarakat dan pegiat media sosial. (Foto : Blorakab.go id)

 

HALO BLORA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora bekerjasama dengan Kantor Bea dan Cukai Kudus, kembali menyosialisasikan Ketentuan Bidang Cukai Tembakau (DBH CHT) Tahun 2021 dan pencegahan peredaran rokok ilegal.

Sosialisasi ini juga menggandeng kelompok informasi masyarakat (KIM) dan pegiat media sosial, agar mereka nantinya meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat.

Kepala Dinkominfo Blora Drs Sugiyono MSi, menjelaskan salah satu tugas kominfo adalah penyebarluasan informasi, termasuk yang berkaitan dengan DBH CHT Tahun 2021.

Sosialisasi dilaksanakan dua session secara tatap muka, di ruang pertemuan Dinkominfo Blora, dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan membatasi jumlah peserta, Kamis (12/8).

Untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan pukul 09.00 WIB dan penggiat media sosial (medsos) pukul 13.00 WIB. Masing-masing 25 orang peserta yang diundang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Ka Dinkominfo) Kabupaten Blora Drs. Sugiyono MSi, berharap kepada para peserta sosialisasi, supaya mengikuti dengan baik materi yang dipaparkan narasumber dari Kantor Bea Cukai Kudus.

“Harapannya, nanti bisa diinformasikan kepada warga masyarakat dan menjadi duta pencegahan peredaran produk tembakau ilegal atau tidak bercukai asli,” harapnya, seperti dirilis Blorakab.go id.

Dikatakannya, karena ini masih dalam suasan pandemi, maka kegiatan dilaksanakan secara padat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Menurutnya, keikutsertaan KIM dan para penggiat medsos diharapkan dapat memperluas informasi tentang pemberantasan rokok ilegal karena bertemu langsung dengan narasumber dari bea cukai.

KIM dan penggiat media sosial memiliki anggota yang cukup banyak. Sehingga lebih bisa mengedukasi masyarakat yang belum mengetahui informasi rokok ilegal.

“Walaupun di situasi pandemi Covid-19 tidak menyurutkan kami untuk melakukan sosialisasi demi menekan angka peredaran rokok ilegal,” tambahnya.

Diungkapkannya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sangat berperan penting demi peningkatan layanan mutu kesehatan bagi masyarakat. Karena itu peredaran rokok ilegal, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat.

Rokok ilegal, menurut dia memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Peredaran rokok ilegal , dilakukan dalam berbagai cara. Beberapa dijual tanpa pita cukai, tetapi ada pula yang berpita cukai palsu, bekas, salah peruntukan, atau salah personalisasi.

“Biasanya rokok ilegal, memiliki ciri merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, ataupun merek mirip dengan produk rokok resmi,” kata dia.

Pada kesempatan,  Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Kudus, Dwi Prasetyo Rini, selaku narasumber menjelaskan bahwa jenis barang kena cukai, berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1, adalah etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Adapun yang termasuk rokok ilegal, yakni rokok polos, diancam pidana penjara 1 tahun sampai denga 5 tahun dan/atau denda 2x sampai dengan 10x nilai cukai (Pasal 54 UU Cukai).

“Kemudian rokok dengan pita cukai palsu. Ini bisa dipidana penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan/atau denda 10x sampai dengan 20x nilai cukai (Pasal 55 huruf a,b,c UU Cukai),” jelasnya.

Selanjutnya rokok dengan pita cukai bekas. Pidana penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan/atau denda 10x sampai dengan 20x nilai cukai (Pasal 55 huruf a,b,c UU Cukai).

Berikutnya, rokok dengan pita cukai bukan keperuntukannya, pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan/atau denda 2x sampai dengan 10x nilai cukai (Pasal 50 UU Cukai).

Rokok dengan pita cukai bukan haknya. Pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan/ataubdenda 2x sampai dengan 10x nilai cukai (Pasal 58 UU Cukai).

Rini juga menjelaskan, ciri-ciri rokok ilegal, yakni tidak mencantumkan kota produksi, harga rokok SKM sekitar Rp 5.000,00 atau kurang dari Rp10.000,00.

Berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), menurut Didit, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau meliputi Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Sedangkan alokasi dana DBH CHT terdiri 50 persen untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 25 persen untuk Bidang Penegakan Hukum dan 25 persen untuk Bidang Kesehatan.

“Untuk saluran informasi auto respon (salson) 0857-4297-6111. Kirim pesan WA, ketik bea cukai makin baik,” jelasnya.

Paparan yang disampaikan, Dwi Prasetyo Rini mendapat respon dari para peserta ketika dibuka session tanya jawab.

Hadir pada session pertama dengan peserta KIM, Sekdin Kominfo Widodo, SPd MPd, Kabid IKP Dinkominfo Ignatius Ary Soesanto, S.Sos, M.Si dan Pejabat Fungsional Ahli Pratama Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kantor Bea Cukai Kudus Didit Ghofar, SE.

Paparan yang sama disampaikan Pejabat Fungsional Ahli Pratama Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kantor Bea Cukai Kudus Didit Ghofar, SE pada session kedua di hadapan penggiat media sosial.

Sementara itu Sekdin Kominfo Widodo dalam pengantarnya session kedua menyampaikan kegiatan DBH CHT itu diselenggarakan kali ke empat di tahun 2021.

“Jadi ini kegiatan keempat kalinya di Tahun 2021. Kami gandeng penggiat medsos supaya bersama memberikan informasi mencegah peredaran rokok ilegal,” ujarnya. (HS-08).

Share This

PT Realfood Winta Asia Beri Bantuan Ratusan Juta Untuk Penanganan Pandemi di Blora

Pelaku UMKM Didorong Manfaatkan Pemasaran Digital