in

Sosialisasi Cukai, Pemkab Blora Ajak Warga Desa Bangowan Tak Jual Rokok Ilegal

Ilustrasi rokok.

HALO BLORA – Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora, Bambang Setyo Kunanto, mengajak warga Desa Bangowan Kecamatan Jiken, untuk tidak memproduksi dan menjual rokok secara ilegal, karena hal itu melanggar ketentuan tentang cukai tembakau.

Hal itu disampaikan Sekdin Kominfo Blora, Bambang Setya Kunanto, mewakili Kepala Dinkominfo Blora, Pratikto Nugroho, ketika membuka sosialisasi tentang ketentuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2022.

Sosialisasi diselenggarakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten (Dinkominfo) Kabupaten Blora, di pendopo kantor pemerintah Desa Bangowan, Kecamatan Jiken, Kamis (22/9/2022).

“Kami berharap kepada peserta sosialisasi, bisa menjadi agen perubahan di bidang ketentuan cukai tembakau,” kata Sekdin Kominfo Blora Bambang Setya Kunanto, seperti dirilis blorakab.go.id.

Dia juga mengtakan Pemerintah Kabupaten Blora mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat, untuk menyelenggarakan sosialisasi yang dibiayai dari DBHCHT.

Menurut Bambang Setya Kunanto, dana dari hasil cukai tembakau ini, besar manfaatnya untuk masyarakat, karena dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, termasuk di Desa Bangowan.

“Kepada narasumber, mohon nanti disampaikan secara jelas, biar kita yang hadir di sini paham, aturan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari,” kata dia.

Sementara itu,  Arif Prawoto, selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama serta narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, mengatakan instansinya bertugas mengamankan kebijakan pemerintah, terkait barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai, serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kemudian fungsinya melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri,” terang Arif Prawoto.

Selain itu juga mengemban fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Juga memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal.

Dijelaskannya, jenis barang kena cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1, yakni etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau.

“Barang tertentu tersebut konsumsinya perlu dikendalikan. Peredarannya perlu diawasi,” paparnya.

Adapun ciri-ciri rokok ilegal, yakni rokok polos, rokok dengan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, atau menggunakan pita cukai bukan peruntukannya. Kepada mereka bisa dikenai sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda.

Selain itu tidak mencantumkan kota produksi, harga rokok SKM sekitar Rp 5.000 atau kurang dari Rp10.000.

Sementara itu Kades Bangowan, Sudarto, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya sosialisasi dan sepakat bahwa rokok ilegal harus diberantas, karena selain merugikan negara, juga merugikan masyarakat, sebab ada ancaman pidana bagi siapa saja yang terlibat peredaran rokok ilegal.

“Semoga ini menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya warga Desa Bangowan. Terima kasih kepada Dinas Kominfo dan Kantor Bea Cukai Kudus. Yang jelas semuanya sepakat bahwa rokok ilegal harus diberantas karena selain merugikan negara juga merugikan masyarakat. Ada ancaman pidana bagi siapa saja yang terlibat peredaran rokok ilegal,” ungkap Sudarto, Kades Bangowan. (HS-08)

PSIR Launching Tim, Bupati Rembang Minta Dukungan Pengusaha

Menuju Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Kota Magelang Ikuti Verifikasi Open Defecation Free