in

Soroti Kondisi BKT Meluap, Dewan Minta Pemkot Semarang Koordinasi dengan Pusat dan Daerah Penyangga

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Gumilang Febriansyah.

HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti kondisi meluapnya sungai besar di Kota Semarang saat banjir melanda kota lumpia pada satu pekan lalu.
Seperti yang terjadi di Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB) meluap karena tak bisa menampung aliran air usai yang diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu sore (13/3) hingga Kamis pagi (14/3).

“Saat terjadi banjir, sungai BKT dan BKB sampai ikut meluap, sehingga ini menjadi warning ke pemerintah pusat, kondisinya bisa sampai meluap karena ini kan wewenangnya di pemerintah pusat atau BBWS Pemali-Juana,” ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Gumilang Febriansyah, Selasa (19/3/2024).

Dikatakan Febri, sapaan akrabnya, upaya penanganan dampak banjir masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemkot Semarang. Karena ada beberapa pompa besar yang dibangun oleh Kementerian PUPR sampai saat ini belum juga diserahkan ke Pemkot Semarang.

“Ini kan masih jadi kendala, satu sisi pompa dituntut bekerja terus atasi dampak banjir, tapi Pemkot tidak bisa menanganinya karena kewenangan memang ada di PUPR,” tambahnya.

Solusi dalam penanganan persoalan dampak banjir di Kota Semarang, lanjut dia, tidak bisa dilakukan secara sendiri- sendiri.

“Selain harus berkoordinasi dan meminta bantuan pemerintah pusat agar melakukan pengerukan sedimentasi sungai, yang tak kalah penting berkoordinasi dengan daerah penyangga seperti Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemkab Demak, dan Kendal. Karena bagaimanapun air yang berasal dari hulu pun perlu dilakukan penanganan secara baik dari segi membenahi salurannya, atau menjaga daerah yang memang diperuntukan untuk daerah resapan air hujan atau wilayah hijau jangan sampai dibangun perumahan maupun alih fungsi lahan. Karena dari kejadian banjir yang sudah-sudah merupakan imbas dari air hujan yang tinggi di daerah Kabupaten Semarang dan sekitarnya yang menyebabkan banjir di Kota Semarang,” paparnya.

Sehingga, menurut politisi PKB ini, penanganan banjir sangat dibutuhkan campur tangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kami terus mendorong Pemkot untuk berkordinasi tetapi juga didukung peran serta dari kabupaten penyangga lainnya, guna menangani bersama dampak banjir,” pungkasnya.

Sementara sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro P Martanto mengatakan, wilayah terdampak banjir tersebar di enam kecamatan dan 40 kelurahan. Evakuasi warga terdampak pun terus dilakukan sejak hari pertama banjir hingga Jumat (15/3) bersama tim gabungan. Terutama terhadap warga yang rumahnya terendam banjir cukup tinggi, utamanya kelompok rentan seperti lansia, balita dan warga yang sakit. Serta memastikan pendistribusian logistik makanan dan minuman terhadap warga terdampak dengan baik.

“Saat ini di beberapa titik sudah mengalami penurunan air genangan, tapi beberapa titik seperti di RW 12 (Dempel Lor), Kelurahan Muktiharjo Kidul, masih cukup dalam yaitu dengan ketinggian genangan air sekitar 70-80 centimeter. Semoga cuacanya membaik sehingga bisa cepat surut,” ujar Kepala BPBD Kota Semarang, Endro P Martanto.

Adapun warga terdampak cuaca ekstrem yang terjadi pada Rabu (13/3), total sebanyak 158.137 jiwa atau ada 49.192 kepala keluarga.

“Yang tersebar di enam kecamatan yaitu Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara,” katanya. (HS-06)

 

Bank Jateng Gandeng Pemprov Jateng Gelar Mudik Asyik 2024

Si Mungil Binguo EV, Mobil Listrik Terbaru dari Wuling Bergaransi Baterai Seumur Hidup