in

Soal Tutup Pintu Koordinasi, Polri Nyatakan Tempatkan Personel Terbaik di KPK

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. (Sumber : Mediahub Polri)

 

HALO SEMARANG – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membantah pernyataan pimpinan KPK yang menyebut jajaran Korps Bhayangkara menutup pintu koordinasi dan supervisi jika Lembaga Antirasuah menangkap oknum polisi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan Mabes Polri justru selalu bersinergi dengan KPK.

Jika ada penanganan kasus korupsi yang perlu penanganan bersama, Polri berkoordinasi dan bila perlu melakukan supervisi dengan KPK.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, salah satu bukti bentuk koordinasi dan sinergitas yang hingga kini terjalin adalah adanya penempatan anggota terbaik Polri di KPK.

“Polri selalu bersinergi dengan KPK, terbukti dengan adanya penugasan personel Polri di lingkungan KPK dalam rangka mendukung tugas-tugas di lingkungan KPK yang merupakan personel terbaik, integritas, akademis, dan berdedikasi,” kata Trunoyudo di Jakarta, Rabu (3/7/2024), seperti dirilis humas.polri.go.id.

Trunoyudo menjelaskan teknis kerja sama Polri dengan KPK dalam hal koordinasi dan supervisi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sinergitas antara KPK dan Polri selama ini telah terbangun melalui Nota Kesepahaman,” ucap Trunoyudo.

Perihal adanya koordinasi tertutup jika KPK menindak oknum di lembaga penegak hukum, Polri menegaskan bahwa pihaknya sejalan beriringan dengan lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

“Polri terus berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi dan telah berkoordinasi dalam penegakan hukum bersama KPK,” kata Trunoyudo.

Tutup Pintu

Sebelumnya, pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, bahwa jika ada jaksa yang ditangkap oleh KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menutup pintu koordinasi dan supervisi.

Tak hanya Kejagung, menurut Alexander, Polri pun melakukan hal yang sama.

“Memang di dalam Undang-Undang KPK, baik yang lama maupun yang baru, ada fungsi koordinasi dan supervisi. Apakah berjalan dengan baik ? Harus saya sampaikan Bapak/Ibu sekalian, tidak berjalan dengan baik,” kata Alexander, dalam rapat kerja (raker) KPK dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta belum lama ini.

Menurut Alexander, ego sektoral masih ada. “Kalau kami menangkap teman-teman jaksa, misalnya, tiba-tiba dari pihak Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian,” kata dia.

Alexander menyampaikan, dengan persoalan seperti itu, dia khawatir KPK tidak akan berhasil memberantas korupsi.

Apalagi, secara kelembagaan, regulasi, dan SDM, KPK juga bermasalah. “Dari sisi kelembagaan tidak seperti di negara-negara lain yang saya sebutkan misalnya yang berhasil dalam pemberantasan korupsi Singapura atau Hongkong. Mereka hanya punya satu lembaga yang menangani perkara korupsi. Seluruh isu terkait korupsi, mereka yang menangani. Sedangkan kalau di KPK ada 3 lembaga yang menangani, KPK, Polri dan Kejaksaan,” papar Alexander. (HS-08)

437 Keluarga di Temanggung Terima Beras Bantuan Cadangan Pangan, Pemkab : Jangan Dijual

Banyak Wajah Baru, Dewan Diharapkan Lebih Solid Mengawal Aspirasi Masyarakat