Soal RUU Cipta Kerja, Ini Kata Apindo Jateng

Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi.

 

HALO SEMARANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyesalkan tindakan rencana para buruh terkait mogok kerja nasional, menyusul disahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020.

Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi menyatakan, jika buruh benar menggelar mogok nasional, akan merugikan perekonomian.

Menurutnya, dalam sistem hukum di Indonesia tidak ada istilah mogok kerja nasional, sehingga jika buruh tetap melakukan aksi mogok nasional akan bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

“Kami menyesalkan atas rencana kalangan buruh yang akan melakukan mogok nasional. Karena mogok nasional adalah ilegal dan tidak ada dalam undang undang ketenagakerjaan,” ujarnya di Semarang, Selasa siang (6/10/2020).

Frans mengaku Apindo sudah menyebar surat edaran ke semua pabrik-pabrik dan kalangan pengusaha di Jateng untuk menahan diri dalam menyikapi pengesahan UU Omnibus Law.

Surat edaran yang dia sebar berisi imbauan agar buruh menunda aksi unjuk rasanya.

“Sebaiknya para buruh tak perlu repot-repot berunjuk rasa karena UU Omnibus Law merupakan salah satu aturan yang bisa menguntungkan bagi sejumlah lapisan masyarakat,” katanya.

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah bakal menjatuhkan sanksi bagi buruh yang kedapatan ikut aksi mogok nasional, yang rencananya dilakukan serentak pada Rabu (7/10/2020) besok.

Frans menganggap mogok massal tolak Omnibus Law akan memicu kegaduhan.

“Aksi mogok yang dilakukan para buruh biasanya hanya sebatas di lingkungan perusahaan saja karena ada persoalan dengan pelaku usahanya. Namun, jika mogok massal dilakukan secara massal nasional, tentunya sudah melanggar undang-undang,” katanya.

Frans menambahkan ada sejumlah sanksi bagi para buruh secara bertahap.
Dia menyarankan supaya pengusaha di kabupaten/kota menjatuhkan sanksi bagi buruh yang ikut mogok massal berupa teguran, peringatan tertulis hingga diberi SP3 alias pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Biar perusahaan bersangkutan yang menilai apakah sanksinya berupa teguran tertulis, SP2 atau langsung SP3 dilakukan PHK. Soalnya aksi mogok massal sama artinya dengan upaya melawan hukum,” katanya.

Namun sayangnya dari pihak buruh belum ada klarifikasi resmi.

Namun sebelumnya, serikat buruh rencananya akan melakukan aksi mogok nasional dalam rangka menolak omnibus law.

Aulia Hakim, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kota Semarang mengatakan bahwa aksi mogok nasional ini adalah upaya para buruh untuk menolak omnibus law yang terus dibahas tanpa memperhatikan aspirasi buruh.

Aksi inipun, menurut Aulia, akan memperhatikan protokol kesehatan. Dirinya memastikan bahwa dalam aksi tersebut para buruh akan mematuhi imbaua terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

“Kami mengimbau kepada para peserta aksi nantinya agar selalu laksanakan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Namun Aulia meminta pada pemerintah dan aparat jangan menggunakan alasan pandemi ini untuk mencegah buruh melakukan aksi. Aulia mengatakan, selama ini baik pemerintah ataupun pengusaha selalu berusaha mencegah para buruh untuk melakukan aksi karena adanya pandemi ini.

“Jadi kesimpulannya kami sangat memahami situasi pandemi ini. Kami juga selalu dimintai pengertian dari aparat untuk menjalankan protokol kesehatan itu. Tapi sekarang apakah pemerintah memahami situasi yang dihadapi buruh selama pandemi ini,” tutupnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.