in

Soal PP 56/2021, Dewi Tanjung Anggap Royalti Sebagai Denda

Tangkapan layar akun Twitter Dewi Tanjung

 

HALO SEMARANG – Tanggapan beragam disampaikan berbagai pihak, terkait penerbitan PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Tanjung menganggap royalti yang dimaksud dalam PP tersebut sebagai denda.

Dalam unggahan melalui akun Twitter @Dewi Tanjung15 miliknya, Dewi mengatakan menyanyikan lagu orang di Cafe akan kena denda.

“Pak Presiden Peppres Larangan Menyanyikan lagu orang di Cafe akan kena denda itu Tidak masuk akal sekali. Tolong Pak Presiden Tinjau ulang Peppres itu. Pencipta lagu bikin lagu untuk di nyanyikan oleh penyanyi atau masyarakat, tanpa harus membayar selama tidak di Komersilkan,” demikian Tweet @Dewi Tanjung15.

Untuk diketahui, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), royalti, antara lain berarti uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Adapun denda, masih menurut KBBI, adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya)

Sementara dalam PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, yang wajib dibayarkan tersebut adalah royalti, bukan denda.

Seperti dirilis oleh Setkab.go.id, dalam Pasal 3 ayat 1 PP tersebut, diatur bahwa setiap orang, dapat menggunakan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

LMKN adalah lembaga yang berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, di bidang lagu dan atau musik.

LMKN bantu pemerintah non-APBN ini, dibentuk oleh menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta. LMKN merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, yang terdiri atas LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait.

Selanjutnya, disebutkan dalam peraturan ini, bentuk layanan publik yang bersifat komersial, yang harus membayar royalti. Layanan publik yang bersifat komersial tersebut, antara lain meliputi seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, serta pameran dan bazar.

Juga bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, dan usaha karaoke.

Sementara itu tanggapan berbeda, disampaikan musisi Erdian Aji Prihartanto, atau yang lebih populer dengan nama Anji atau Manji.

Dalam akun Instagram @duniamanji miliknya, saat menanggapi unggahan penyanyi muda Julian Jacob, Anji yang juga mantan vokalis grup musik Drive ini, menilai peraturan seperti ini bagus dan seharusnya sudah lama dikeluarkan. Hal itu karena selama ini, seolah-olah hak komposer dan musisi tidak dihargai. (HS-08)

Share This

Kemnaker Salurkan Bantuan Logistik Korban Banjir Bandang NTT

Mensos Risma Terjunkan 700 Personel Tagana Tangani Gempa Jatim