in

Soal PHK Ratusan Non-ASN, Ombudsman: Wali Kota Semarang Bisa Kaji Lagi Secara Komprehensif

Foto ilustrasi ASN.

 

HALO SEMARANG – Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pegawai kontrak atau Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang per 1 Juni 2021, masih menjadi sorotan. Sanksi tersebut diberlakukan karena ratusan pegawai kontrak tersebut dinilai melanggar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Semarang terkait kebijakan larangan mudik Lebaran pada 12-16 Mei 2021.

Asisten Madya Ombudsman RI Jateng, Sabarudin Hulu mengatakan, sebagai penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik, Pemkot Semarang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan tertuang dalam sumpah/janji bagi Aparatur Sipil Negara.

“Ketika pegawai mengabaikan peraturan yang berlaku, tentu terdapat konsekuensi hukum. Demikian juga, apabila pegawai Non-ASN melanggar Surat Keputusan Wali Kota Semarang tentang larangan mudik, tentu telah diatur sanksi yang akan diterapkan,” katanya, baru-baru ini.

Namun demikian, lanjut Sabarudin, Ombudsman RI Jateng mendorong kepada Wali Kota Semarang untuk mengkaji secara komprehensif terkait sanksi yang patut untuk diberikan kepada Non-ASN karena melanggar SK Wali Kota atas larangan mudik.

“Demikian juga, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang melanggar SK Wali Kota Semarang terkait larangan mudik, sebagai langkah dalam mencegah pelanggaran aturan,” katanya.

Mengapa perlu dilakukan kajian komprehensif? Sebab, lanjut Sabarudin, sanksi itu berjenjang.

“Sanksi itu berjenjang, berat, ringan dan sedang. Sehingga diperlukan kajian komprehensif dari kepala daerah. Jangan sampai dalam pemberian sanksi justru kepala daerah melakukan maladministrasi,” terang dia.

Saat ditanya apakah saat Non-ASN di-PHK diperlukan Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3? Termasuk jika diberlakukan PHK, maka harus ada pesangon? Sabarudin menjelaskan bahwa aturannya berbeda.

“Peraturan yang berlaku dan mengatur kepegawaian di Kementerian/Lembaga dan Pemda adalah UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa, diatur kepegawaian yakni Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K). Artinya, pegawai Non-ASN di Pemkot Semarang bukan tunduk pada Undang-Undang Ketenegakerjaan, sehingga pesangon ketika diberhentikan dari Pemkot Semarang bukan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena Pemda bukan perusahaan,” terangnya.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Semarang, Satrio Imam Poetranto menegaskan, bahwa pemberian sanksi kepada ratusan Non-ASN tersebut sebagai kebijakan kepala daerah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19.

“Kebijakan tersebut juga mengacu kepada SK Kemendagri yang menyatakan terkait larangan mudik. Bagi yang melanggar aturan, maka dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya, Minggu (6/6/2021).

Dikatakannya, sanksi yang dikenakan juga berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, yakni mengutamakan kesehatan masyarakat.

“Sehingga bisa menyelamatkan warga Kota Semarang dari penyebaran Covid-19 dengan cara mengatur agar warga tidak bepergian. Biasanya ada PNS atau Non-ASN yang bilang ‘halah, itu paling hanya gertak sambal saja’. Di situlah, wali Kota Semarang berwenang memberikan sanksi,” katanya.

Berkaitan dengan sanksi tersebut, lanjut Imam, juga telah disampaikan sebelumnya dalam rapat koordinasi kepegawaian.

“Jika tetap dilanggar, maka yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB tentang ASN dan Perwal tentang pengendalian tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Semarang. Bagi yang melakukan indisipliner, maka dapat dilakukan tindakan. Itu sebagai bentuk tindakan wali kota sebagai bentuk penyelamatan Kota Semarang dari pandemi Covid-19,” papar dia.

Saat ditanya mengapa tidak ada sanksi berjenjang? Imam menjelaskan, bahwa dalam kondisi seperti ini, kebijakan seharusnya tidak didiskusikan lagi. Sebab, berkaitan dengan kebijakan larangan.

“Tujuannya adalah menyelamatkan warga Kota Semarang. Ini juga sebagai bentuk evaluasi bagi ASN maupun Non-ASN untuk bisa melihat regulasi yang ada. Sehingga mereka bekerja sesuai aturan, dalam konteks ini adalah kebijakan kepala daerah. Kebijakan kepala daerah ini juga sudah sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat. Sekali lagi, bukan ada tahapan-tahapan, tetapi tujuan utamanya sudah disampaikan. Bahkan sekarang ini ada lagi kebijakan Kemendagri bahwa kepala daerah bisa mengatur larangan untuk bepergian ke luar daerah,” terangnya.(HS)

Share This

Ombudsman Jateng Minta Kepala Daerah Perhatikan Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19

Dari Gerakan Peduli Pantai, Karang Taruna Karangmalang Buka Wisata Pantai