in

Soal Kisruh Penolakan RUU KUHP dan Revisi UU KPK, Ini Pernyataan Forum Rektor Indonesia

Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof Dr Yos Johan Utama, SH, MHum.

 

HALO SEMARANG – Untuk menyikapi perkembangan politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya yang berkait dengan polemik di bidang perundang-undangan di antaranya Revisi UU KPK, Pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Minerba serta RUU Pertanahan yang telah berkembang, Forum Rektor Indonesia (FRI) mengkhawatirkan akan menjadi konflik berkepanjangan di negeri ini.

Maka untuk itu, menyikapi kondisi terkini yang dikhawatirkan dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, FRI mengeluarkan lima poin pernyataan sebagai upaya mendorong penyelesaian konflik.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof Dr Yos Johan Utama, SH, MHum yang juga Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

“Pertama kami mengimbau kepada semua pihak termasuk pemerintah untuk saling menahan diri agar tidak mengeluarkan ucapan dan atau tindakan yang bersifat provokatif, agitatif serta anarkis. Selain itu kami juga mengimbau kepada semua pihak yang berbeda pandangan/konflik untuk saling melakukan dialog sebagai wujud penyampaian aspirasi secara demokratis guna menyelesaikan konflik yang terjadi,” katanya, Minggu (29/9/2019).

Pihaknya juga mendorong penguatan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel dan akuntabel. FRI juga mendorong kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara luas dan menyeluruh untuk setiap perubahan perundangan kepada seluruh komponen masyarakat.

“Terakhir kami mengajak seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk turut berkontribusi menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi,” tegasnya.

Pernyataan dan poin yang dikeluarkan FRI ini, dengan mempertimbangkan bahwa perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi luhur dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945.

Selain itu pihaknya juga mempertimbangkan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat merupakan hak asasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Semua pihak harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, suku dan ras serta kepentingan pribadi. Agar persoalan di negeri ini bisa segera terselesaikan,” tegasnya.(HS)

Mentalitas Pemain jadi Problem Utama PSIS Jelang Laga Lawan Perseru Badak Lampung

Resah dengan Kondisi Terkini, Tetater Gema Pentaskan “Di Ujung Tombak”