in

Soal Jabatan Kosong Sekda Jateng, Ini Tanggapan BKD

Foto ilustrasi.

 

HALO SEMARANG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah (Jateng) mengungkap penyebab jabatan pada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng yang selama ini kosong.

Kepala BKD Provinsi Jateng, Wisnu Zaroh menyatakan, penetapan Sekda merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Tiga nama calon Sekda yang dinyatakan lolos dari Panitia Seleksi (Pansel), kata dia, pada 31 Maret 2021 lalu dinyatakan ditolak oleh pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara (Setneg).

“Pengajuan kami ke Setneg sudah dijawab, Setneg sudah melakukan sidang pada 31 Maret 2021 lalu. Hasil sidangnya dikembalikan lagi semua calon kepada kami,” ungkap Wisnu kepada halosemarang.id, Kamis (24/6/2021).

Ia menambahkan, tidak mengetahui alasan dikembalikannya tiga calon Sekda Jateng tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan jawaban kepada Pemerintah Provinsi Jateng untuk menyelenggarakan seleksi secara terbuka pemilihan Sekda kembali.

“Jadi tidak bisa dilantik. Alasannya sangat rahasia yang tahu kepresidenan. Surat isinya dikembalikan, untuk itu gubernur melakukan seleksi terbuka kembali,” imbuhnya.

Wisnu menerangkan, meski pemerintah pusat menolak, pihaknya telah secara maksimal melakukan pemilihan calon Sekda. Pada seleksi terbuka selanjutnya, pihaknya akan lebih jeli lagi dalam menentukan Pansel. Sebab, lanjut Wisnu, kunci terpilihnya tiga nama final berada di tangan Pansel.

“Tes kemarin panselnya luar biasa, tapi ditolak,” terangnya.

Dikatakan Wisnu, pada proses penunjukan Sekda Provinsi penentunya adalah presiden. Dengan tim penguji terdiri dari presiden, wakil presiden, melalui Setneg, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam hal ini, Wisnu menjelaskan, satu-satunya lembaga yang memiliki hak veto penunjukan Sekda merupakan BIN. Ia menyebut, sosok Sekda dituntut memiliki wawasan nasional, kebangsaan, dan tidak terpapar paham radikalisme. Selain tugas pokoknya menguasai perencanaan, keuangan, dan kepegawaian.

“Sekda provinsi itu adalah wakil pemerintahan pusat ke daerah, harus memiliki wawasan nasional, kebangsaan, tidak terpapar radikalisme. Meskipun anggota tim lainnya sesuai, kalau BIN tidak sepakat ya Sekda tidak dipilih dan dikembalikan,” jelasnya.

Ia menuturkan, seleksi terbuka Sekda Jateng masih menunggu masa pensiun Pj Sekda Privinsi Jateng. Seleksi itu, lanjutnya, akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2021 mendatang.

“Jadi saat ini provinsi belum bisa melakukan seleksi terbuka, nanti mungkin mendekati jabatan Pj Sekda selesai bulan November pensiun, Agustus akan dilakukan pembukaan selesai terbuka,” tutur Wisnu.(HS)

Share This

Jabat Kabid Humas Polda Jateng Yang Baru, Ini Harapan Kombes Pol M Iqbal Alqudusy

Syarat Dipenuhi, Satpol PP Kota Semarang Buka Segel Swalayan Ramai