in

Soal BST, Bukhori Desak Mensos Segera Ajukan Perpanjangan

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf.

 

HALO SEMARANG – Anggota Komisi Sosial DPR RI, Bukhori Yusuf menyambut positif sinyal Menko PMK Muhadjir Effendy terkait peluang program bantuan sosial tunai (BST) untuk diperpanjang. Menurutnya, ini menjadi isyarat bagi Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) untuk segera meninjau kembali keputusan menghentikan program BST pada bulan April ini.

Bahkan sebelumnya, Kementerian Keuangan juga mengaku belum memperoleh usulan perpanjangan program BST dari Kementerian Sosial.

Bukhori menilai, Menko PMK, Muhajir Effendy perlu menegur Menteri Sosial karena bertindak overlapping. Pasalnya, politisi PKS ini menduga, Menteri Sosial abai melakukan konsultasi lebih dulu dengan Menko PMK maupun Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan sepihak menghentikan program BST.

“Silang kabar yang terjadi antar-Kementerian terkait wacana BST ini mengindikasikan bahwa ada koordinasi yang tidak padu di dapur istana. Kementerian Sosial adalah tangan negara yang mengurus kebutuhan dasar masyarakat, sehingga lembaga ini tidak boleh dijalankan secara ugal-ugalan dan perlu mendengar aspirasi masyarakat,” tegas Bukhori.

Anggota Baleg ini kembali mendorong Menteri Sosial untuk segera mengusulkan perpanjangan program BST kepada Kementerian Keuangan.

Kelak, apabila usulan perpanjangan ini dikabulkan, Bukhori kembali mengingatkan Kementerian Sosial untuk memprioritaskan penyelesaian masalah validasi data penerima manfaat serta evaluasi mekanisme penyaluran BST selama ini, sebelum kembali mendistribusikannya.

“Salah satu problem mendasar terkait penyaluran bansos selama ini adalah persoalan validasi data. Kendati proses pemutakhiran terus berjalan, inclusion error dan exclusion error acapkali terjadi. Sebab itu, kami meminta Kemensos memastikan akurasi data penerima manfaat sebelum masuk pada wilayah teknis,” katanya.

Lebih lanjut, Bukhori juga meminta mekanisme penyaluran BST bisa dilakukan dengan cara menyasar langsung kepada keluarga penerima manfaat.

Menurutnya, cara itu adalah wujud penghormatan negara terhadap hak masyarakat sekaligus untuk mengantisipasi potensi terjadinya praktik penyelewengan dalam proses pendistribusiannya.

Sementara, disinggung terkait signifikansi program BST, Bukhori mencermati bahwa program BST terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat dari aspek ekonomi. Selain itu, BST juga dinilai sebagai instrumen penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Aspirasi yang saya terima di dapil, masyarakat mendukung Menteri Sosial untuk melanjutkan program ini. Program ini berhasil menopang kebutuhan mereka untuk, setidaknya, tetap bisa makan di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit,” imbuhnya.

Di sisi lain, bantuan BST ini bernilai tepat guna karena berhasil menjaga daya beli masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari katagori kelompok rentan miskin. Terlebih, jelang Lebaran diprediksi akan terjadi peningkatan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, suntikan dana BST akan memiliki multiplier effect, yakni berdampak pada daya beli masyarakat dan geliat UMKM serta kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.

“Dengan kata lain, momentum Ramadan tahun ini bisa menjadi berkah bagi ikhtiar pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional sepanjang jeli melihat peluang dan berkomitmen terhadap kemaslahatan masyarakat kecil,” ungkap Bukhori.

Untuk diketahui, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, menyatakan program pelindungan sosial selama pandemi telah mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan menahan mereka di level 10%. Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia bahkan memprediksi angka kemiskinan bisa mencapai 11,8%.(HS)

Share This

Ketua PWNU Jateng: Indonesia Adalah Negara Cinta Damai

Fakultas Hukum UPGRIS Kerja Sama dengan DPW Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia