SKTM Untuk Berobat Di Kendal Sudah Tidak Berlaku

Rapat Dengar Pendapat Komisi D DPRD Kabupaten Kendal dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, di Ruang Serbaguna DPRD Kendal, Senin (30/11/2020).

 

HALO KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal sudah tidak lagi memberlakukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga tidak mampu, untuk berobat atau mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Sebagai gantinya, bagi warga tidak mampu harus mengajukan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS yang ditanggung pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Bonay mengungkapkan, dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 70 tahun 2020 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Kendal, maka bagi seluruh masyarakat Kendal, baik mampu maupun tidak, jika sudah masuk data base Dinas Sosial, secara otomatis dibayarkan oleh pemerintah pusat.

“Dengan terbitnya Perbup nomor 70 tahun 2020, untuk mengakomodir bagi masyarakat Kendal yang tidak terkover oleh pemerintah pusat,” jelasnya, usai acara Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi D DPRD Kabupaten Kendal.

Dikatakan oleh Ferinando, berdasarkan aturan pusat, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), tidak boleh ada duplikasi jaminan kesehatan masyarakat. Jaminan itu hanya satu di JKN, yang untuk anggaran pemerintah. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa membayar jaminan lain lagi.

“Karena jaminan menjadi satu di JKN, maka pemerintah daerah tak bisa mengganggarkan untuk membayar SKTM,” ungkap Kepala DKK Kendal.

Ferinando juga menyampaikan, hal tersebut yang mendorong Pemkab Kendal mengeluarkan Perbup Nomor 70 Tahun 2020. Isinya, Pemda Kendal akan membayar jaminan kesehatan bagi masyarakat Kendal, yakni bagi warga yang belum masuk di data base Dinsos.

“Bagi warga tidak mampu yang selama ini pakai SKTM, maka jaminan kesehatan akan dibayarkan di BPJS. Mereka sama, mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Cuma sumber dananya dari APBD Kendal. Kita utamakan untuk kelas tiga. Memang semua masyarakat bisa dibayarkan, tapi kan kami utamakan yang tidak mampu. Kalau yang mampu kami dorong bisa bayar sendiri,” paparnya.

Lebih jauh Ferinando menambahkan, dengan terbitnya Perbup nomor 70 ini juga dapat mengkover bagi pekerja yang terkena PHK, dan jaminan kesehatannya tak lagi dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga status kartunya menjadi non aktif, kendati masih jadi anggota BPJS Kesehatan, maka bisa dibayarkan oleh Pemda supaya aktif kembali.

“Kami akan mendorong pemerintah desa supaya aktif mengusulkan warganya, terutama yang tak mampu. Jangan baru sakit diusulkan, karena ada proses pendaftaran ke BPJS,” imbuhnya.

Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Sodiq mengatakan, Perbup nomor 70 tahun 2020 tentang pedoman jaminan kesehatan bagi masyarakat ini akan mengkover jaminan kesehatan bagi semua masyarakat Kendal baik mampu atau tidak mampu.

“Oleh karena itu bagi masyarakat yang belum terkover oleh BPJS untuk segera melaporkan ke pemerintah desa, agar secepatnya data masuk ke Dinas Sosial. Sehingga bisa ditanggung oleh pemerintah daerah. Kami meminta semua komitmen, baik warga maupun pemdes harus sama-sama proaktif,” ujarnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.