in

SKB Keadilan Restoratif dalam UU ITE Segera Ditandatangani

Foto : Tribratanews.polri.go.id

 

HALO SEMARANG – Penandatangan Surat Keputusan Bersama Tiga Kementerian / Lembaga tentang pedoman penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan segera dijadwalkan.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo, seperti dirilis Tribratanews.polri.go.id.

Dalam keterangannya, draf dan lampiran Kajian UU ITE telah disepakati.

“Draf dan lampiran yang disusun Sub Tim I Tim Kajian UU ITE bentukan Kemenkopolhukam tersebut, telah disepakati dalam rapat di tingkat pejabat Eselon I tiga kementerian/lembaga tersebut, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Prof Dr Mohammad Mahfud MD SH SU MIP,” kata ketua Tim Kajian UU ITE.

Ketua Tim Kajian UU ITE tersebut menyampaikan Secara umum dalam SKB tersebut penegakan hukum terkait UU ITE, pada prinsipnya merupakan upaya terakhir, atau Ultimum Remidium, jika upaya lain tak berhasil dilakukan dalam penegakan hukum.

SKB tersebut menjadi pedoman bagi penegak hukum, dalam hal ini Polri, dengan Kejaksaan, dalam melakukan penegakan hukum pada kasus ITE tersebut. Selain itu juga masing-masing aparat penegak hukum, khususnya Polri juga telah memiliki sejumlah pedoman yang mendukung restorative justice.

Diketahui bersama sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Prof Dr Mohammad Mahfud MD SH SU MIP, mengumumkan kesimpulan dari tim kajian Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bentukan pemerintah.

Satu di antara poinnya, adalah akan dibuat pedoman teknis dan kriteria implementasi yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk SKB tiga Kementerian dan Lembaga yaitu Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri, untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir dan ketidaksamaan penerapan.

Keadilan Restoratif

Sementara itu menurut Wikipedia, restorative justice atau keadilan restoratif, adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, serta kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.

Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya.

Hal yang bisa dilakukan, meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. (HS-08)

Share This

Penentuan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Pemda dan Orang Tua

Tax Amnesty Jilid II Dinilai Tak Tepat Saat APBN Defisit