Siswa SMK 3 Kota Semarang Diberi Penyuluhan Hukum dari Tim PKM USM

Pelatihan hukum di SMK 3 Kota Semarang, baru-baru ini.

 

HALO SEMARANG – Fakultas Hukum Universitas Semarang (FH USM) melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMK 3 Kota Semarang, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh 2 tim. Tim pertama terdiri dari Helen Intania Surayda, SH, MH (Ketua), Dhian Indah Astanti, SH, MH dan Rizky Amelia Fathia, SH, MH (Anggota). Tim kedua terdiri dari Wahyu Satria Wana, SH, MKn dan M Iftar, SH, MH.

Pengabdian yang dilakukan di SMK 3 Kota Semarang diikuti oleh 40 siswa. Setelah kegiatan PKM ini dilaksanakan, diharapkan para siswa dapat menularkan ilmu yang sudah disampaikan kepada siswa-siswi lainnya, baik di SMK 3 Kota Semarang sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam pengabdian ini disampaikan materi tim pertama mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Materi tersebut disampaikan oleh Helen Intania Surayda. Berdasarkan data KPAI, kasus perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2011-2016 mencapai 975 kasus.

Dari 8 klaster perlindungan, kasus anak berhadapan dengan hukum menempati posisi teratas. Kasus keluarga dan pengasuhan alternative pada posisi kedua, kemudian kasus kesehatan dan diakhiri kasus pendidikan.

Berdasarkan data DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, pada bulan Agustus 2020 sebanyak 79 kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang tahun 2019 sebanyak 50 kasus.

“Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan mencegah, mengurangi risiko, menangani dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penangangan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakukan salah terhadap anak,” tegas Helen.

Penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakukan salah meliputi, pelayanan pengaduan, pelayanan medis dan psikologis, pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh SKPD terkait, PPT, LPKSA, PKSAI dan UPTD PPA.

Materi tim kedua mengenai lingkungan Yang bebas asap rokok.

Materi tersebut disampaikan oleh Wahyu Wana Satria. Menurutnya, merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok, akibat ikut terpapar asap rokok orang lain.

Bahwa UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (2) mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menetapan kawan tanpa rokok (KTR) di wilayahnya.

Penetapan KTR antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya.

Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing, penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, serta keikursertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan tanpa rokok melalui pengawasan sosial.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.