Sidak Data Kemiskinan, Komisi D Malah Temukan Kondisi Kantor Dinsos Kendal yang Dinilai Tak Layak

Kondisi ruang Kantor Dinas Sosial Kendal yang dinilai tak layak oleh jajaran Komisi D DPRD Kendal.

 

HALO KENDAL – Komisi D DPRD Kendal mengunjungi Dinas Sosial, dalam rangka mengurai permasalahan penyaluran bantuan sosial yang ditengarai masih banyak ditemukan kurang tepat sasaran.

Namun kunjungan pihak legislatif ini justru dibuat prihatin setelah melihat kondisi bangunan perkantoran mitra OPD-nya yang ruangannya dinilai tak layak, karena dinding mengalami retak-retak.

Awalnya, pimpinan dan anggota komisi D diterima oleh Sekretaris Dinas Sosial beserta jajarannya itu untuk membahas sejumlah program yang dilakukan oleh dinas tersebut.

Kunjungan rombongan Komisi D yang dipimpin oleh ketua, Mahfud Shodiq tersebut, menyoal data kemiskinan yang menjadi acuan penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah.

“Tinjauan kami di lapangan, hingga hari ini masih banyak ditemukan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Namun dalam sidak malah melihat kondisi kantor Dinas Sosial yang kami nilai sudah tak layak,” ujar Mahfud, Senin (3/8/2020) siang.

Menurut Mahfud, kondisi tersebut dapat membahayakan para pegawai. Kekhawatiran ini rupanya juga dirasakan oleh para pegawai setempat.

“Dari tadi kami bicara data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial. Soal ini akan terus kami pantau agar dapat dilakukan pembenahan. Tapi kami juga prihatin, di depan mata sendiri, ternyata Dinas Sosial ini justru perlu diperhatikan,” ungkap Mahfudz.

Dirinya berharap, dalam anggaran tahun depan dapat diprioritaskan pembenahan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

“Karena ini tidak hanya menyangkut kenyamanan kerja, tapi juga keselamatan para pegawai,” tandas Mahfud.

Sementara terkait data penyaluran bantuan sosial, Sektretaris Dinas Sosial, Masyhuri menerangkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data melainkan hanya memverifikasi data yang sudah muncul dari pemerintah pusat.

“Tidak adanya wewenang itu menghambat pembaharuan data pada beberapa program penyaluran bantuan dari pemerintah, contohnya Program Keluarga Harapan (PKH),” jelas Masyhuri.

Dikatakan, ke depan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal juga dimungkinkan akan mengalami penambahan.

“Hal ini mengacu pada penambahan Basis Data Terpadu (BDT) oleh Kementrian Sosial,” imbuh Masyhuri.

Selain Dinas Sosial, Komisi D mengunjungi mitra OPD-nya yang lain, yakni Dinas Ketenagakerjaan. Kunjungan dalam kabupaten ini dilakukan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan legisliatif kepada eksekutif.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.