Seratusan Peserta Aksi Demo Tolak Omnibus Law di Semarang Diamankan Polisi, Demonstran Minta Polisi Tak Represif

Polisi membubarkan demonstran penolakan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan gas air mata dan water canon di depan Kantor DPRD Jateng di Jalan Pahlawan Semarang, Rabu sore (7/10/2020).

 

HALO SEMARANG – Aparat Kepolisian mengamankan puluhan pengunjuk rasa penolakan Undang-undang Omnibus Law di DPRD Jateng, yang diduga melakukan perusakan dengan melemparkan batu ke arah mobil yang terparkir di halaman DPRD dan fasilitas umum di sekitar Jalan Pahlawan Semarang.

“Massa yang diamankan lebih kurang ada 50 hingga 100 orang. Kami masih melakukan pemeriksaan di Polrestabes,” ujar Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Auliansyah Lubis kepada wartawan, Rabu malam (7/10/2020).

Auliansyah menambahkan, pembubaran massa pengunjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta kerja di depan DPRD Jateng di Jalan Pahlawan Semarang itu, menurutnya sudah sesuai tahapan dan undang-undang.

“Kami sudah berusaha persuasif. Namun mereka terutama massa yang tidak kami kenal (bukan mahasiswa dan buruh-red) berbuat anarkis dengan melakukan pelemparan dan perusakan fasilitas publik. Karena mereka tidak menghiraukan imbauan, terpaksa kami bubarkan,” ujarnya.

Massa yang diamankan, lanjutnya, akan diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Karena kita negara hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, akan kami tindak sesuai hukum, ” tuturnya.

Lebih lanjut Kapolrestabes mengapresiasi terhadap koordinator lapangan (korlap) demo yang terdaftar di kepolisian, karena mereka berjalan tertib.
Namun di tengah unjuk rasa, menurutnya, terdapat massa yang tidak dikenal datang mendorong pagar gedung DPRD Jateng hingga roboh.

“Korlap datang, kami masih persuasif. Sampai dengan korlap ini kembali pulang masih persuasif. Namun ada massa yang tidak dikenal bukan dari buruh maupun mahasiswa melakukan tindakan anarkis melakukan pelemparan maupun perusakan,” paparnya.

Di sisi lain, pihak demonstran menilai ada tindakan represif dari pihak kepolisian.

Kahar Muamalsyah, perwakilan Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah mengatakan, ada sekitar 260an peserta aksi dari unsur mahasiswa, santri, dan pelajar yang diamankan saat ikut unjuk rasa menolak pengesahan Omnibuslaw UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Jawa Tengah.

Selain itu satu orang pengacara publik YLBHI-LBH Semarang ditangkap dan dipukul karena mengambil video saat polisi melakukan tindakan kekerasan terhadap pelajar peserta aksi.

“Dan satu orang pengacara publik YLBHI-LBH Semarang mengalami kekerasan hingga kerudung robek akibat ditarik secara paksa oleh anggota polisi,” katanya.

Bahkan katanya, ada puluhan peserta aksi dipaksa membuka baju dan merayap di halaman Kantor Gubernur, serta dipukuli menggunakan pentungan oleh anggota Polri.

Untuk itu Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk memerintahkan anak buahnya di lapangan agar tidak melakukan kekerasan kepada peserta aksi.

Selain itu tim juga meminta kepada Polda Jawa Tengah untuk membuka akses pendampingan hukum terhadap peserta aksi.

“Kami berharap Komnas HAM turun untuk melakukan investigasi terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian kepada peserta aksi Tolak Omnibus Law di Semarang,” tandasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.