in

Seleksi Lelang Jabatan Rampung, Pejabat Eselon II Pemkot Semarang Tunggu Pelantikan

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, baru-baru ini.

HALO SEMARANG – Proses seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah rampung dilaksanakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama, beberapa waktu lalu. Dari hasil lelang jabatan itu sudah mendapatkan tiga besar nama-nama yang akan mengisi jabatan kosong yang saat ini masih diisi Pelaksana Tugas (Plt).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono mengatakan, bahwa seluruh tahapan atau proses pelaksanaan lelang jabatan untuk pengisian jabatan Tinggi Pratama telah selesai dilakukan. Mulai dari seleksi administratif, uji tertulis, hingga memaparkan gagasan oleh peserta. Saat ini, pihaknya masih menunggu surat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk pelantikan pejabat eselon II Pemkot Semarang.

“Dan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemkot memang belum bisa dilakukan Walikota Semarang. Sebab, setelah tanggal 22 Maret 2024 atau enam bulan sebelum masuk tahapan penetapan pasangan calon (Paslon) kepala daerah dalam Pilkada 2024, dari aturannya walikota tidak bisa merotasi pejabat tanpa izin dari Mendagri,” imbuhnya, Selasa (25/6/2024).

“Ini sesuai dengan UU Pilkada, paska 22 Maret 2024, seorang kepala daerah dimanapun di Indonesia karena sudah masuk enam bulan sebelum tahapan penetapan paslon dalam Pilkada, maka ketika akan melakukan pelantikan harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. Ini proses tambahan yang harus diikuti,” kata Joko.

Joko menambahkan, wali kota tetap bisa melantik pejabat namun harus mengikuti prosedur yang ada. Namun, jika pelantikan dilakukan sebelum tanggal 22 Maret 2024, tidak perlu meminta izin Mendagri.

“Sebenarnya bukan tidak boleh melantik, wali kota masih boleh melantik dan merotasi tapi seusai UU Pilkada atas izin tertulis Mendagri, bahkan sampai dengan enam bulan setelah pelantikan pejabat wali kota definitif itu harus ijin Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Setelah enam bulan pelantikan kepala daerah definitif, maka pelantikan pejabat sudah bisa dilakukan tanpa meminta izin Mendagri.

Saat ini, lanjut Joko, pihaknya telah mengajukan izin ke Mendagri untuk bisa melakukan pelantikan. Dia menargetkan secepatnya jabatan kosong bisa segera terisi agar pelayanan publik tetap bisa berjalan dengan baik.

Sebagai informasi, ada 11 jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkot Semarang yang dilelang dan masih diisi oleh Plt. Yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Damkar, Kepala Dinas Satpol PP, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinkop dan UMKM, Kepala Brida, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. (HS-06)

Proses Coklit Telah Dimulai, Bawaslu Kendal Perketat Pengawasan

PSIS Lepas Giovani Numberi, Datangkan Bek Timnas U20