in

Selama Perjalanan Setiap Orang Dilarang Ngrobrol dan Makan

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo memberikan keterangan mengenai Permberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). (Foto : BNPB.go.id)

 

HALO SEMARANG – Masyarakat yang melakukan perjalanan di dalam negeri, dilarang berbicara melalui telepon atau secara langsung. Larangan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang diterbitkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 ini, menjadi bagian yang diatur dalam Ketentuan Perjalanan Dalam Negeri, pada 9-25 Januari 2021.

Edaran yang ditandatangani Ketua Satgas Doni Monardo tertanggal 9 Januari 2021 ini, berlaku mulai tanggal hari ini sampai 25 Januari 2021.

Surat Edaran ini juga dilatarbelakangi atas tingkat penularan Covid-19 di wilayah Indonesia yang masih tinggi ditandai dengan positivity rate, kasus aktif, dan penambahan kasus positif di tingkat nasional.

Selain itu, dalam masa pandemi dan menuju Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 penyebaran Covid-19 berpotensi meningkat akibat perjalanan orang.

Seperti dirilis Setkab.go.id, Doni menegaskan, ketentuan perjalanan orang ini disusun sebagai panduan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya kriteria dan persyaratan disusun dengan tujuan meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman Covid-19 dan mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19.

“Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi untuk seluruh wilayah Indonesia,” tegas Doni dalam SE

Dalam SE disebutkan juga sejumlah dasar hukum yang digunakan, di antaranya adalah  Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020, Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Januari 2021, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Adapun yang dimaksud dengan perjalanan orang, adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya, berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten, kota dan kedatangan orang dari luar ke Indonesia, dengan menggunakan moda transportasi pribadi atau umum, baik darat, perkeretaapian, laut, maupun udara.

Sementara, yang dimaksud wilayah aglomerasi adalah pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu.

Adapun ketentuan protokol kesehatan yang tertuang dalam SE tersebut, antara lain pelaku perjalanan wajib mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer.

Cara memakai masker juga harus benar, yakni menutupi hidung dan mulut. Jenis masker yang digunakan, bisa masker kain tiga lapis atau masker medis.

Di sepanjang perjalanan menggunakan moda transportasi umum darat, laut, perkeretaapian, dan udara, juga tidak boleh berbicara melalui telepon atau secara langsung.

Selama perjalanan yang kurang dari 2 jam, individu juga tidak boleh makan dan minum, terkecuali bagi mereka yang wajib mengonsumsi obat, yang jika tidak dilakukan, maka dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Setiap individu yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi atau umum, bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

Untuk perjalanan ke Pulau Bali, individu yang menggunakan moda transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam, sebelum keberangkatan atau hasil nonreaktif rapid test antigen, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan. Orang tersebut juga wajib mengisi e-HAC Indonesia.

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif rapid test antigen, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam, sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah, juga perlu melaksanakan rapid tes antigen secara acak, pada individu pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Jawa, serta di dalam pulau Jawa.

Pelaku perjalanan udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil nonreaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Pelaku perjalanan laut dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat pribadi, diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan; dan

Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api.

Anak-anak di bawah usia 12 tahun, tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR atau rapid test antigen sebagai syarat perjalanan;

Perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antarpelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR ataupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah;

Untuk perjalanan ke daerah lainnya, pelaku yang menggunakan moda transportasi umum darat dilakukan tes acak (random check) rapid test antigen bila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah;

Pelaku perjalanan udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam, atau hasil nonreaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam, sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Pelaku perjalanan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat pribadi, diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi.

Apabila hasil rapid test antigen atau RT-PCR pelaku perjalanan negatif/nonreaktif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

Kementerian, lembaga, perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat, laut, udara, perkeretaapian menindaklanjuti Surat Edaran ini, dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Surat Edaran ini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 tidak berlaku untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan dan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dengan Surat Edaran ini.

Lebih lanjut, dalam SE juga diatur mengenai pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum, bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu.

Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum.

Kementerian atau lembaga, TNI, POLRI dan pemerintah daerah, berhak menghentikan dan atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi berwenang (kementerian/lembaga, TNI, POLRI, dan pemerintah daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemalsuan surat keterangan hasil tes rapid test antigen atau RT-PCR yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan.

“Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan,” kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. (HS-08)

Share This

Kabupaten Magelang Kembali Masuk Zona Merah, Masyarakat Wajib Perketat Protokol Kesehatan

Sekda Kendal: Jika Rumah Sakit Penuh, Kita Bangun Bedeng Kemah