in

Sekitar 500 Pegawai Non-ASN Pemkot Semarang Dipecat, Ini Alasannya

Foto ilustrasi ASN.

 

HALO SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menindak tegas sekitar 500 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melanggar peraturan larangan mudik Lebaran 2021.

Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Senin (31/5/2021).

Pria yang akrab disapa Hendi itu menyebut, telah mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan mudik Lebaran bagi ASN dan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Dalam Surat Edaran disebutkan, bagi ASN yang diketahui mudik, maka akan dijatuhi sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 100 persen.

Sedangkan bagi pegawai non-ASN akan mendapatkan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika terbukti melanggar aturan itu.

“Ini sebuah proses yang cukup panjang, pertama kita waktu itu sebelum Lebaran sudah diperingatkan oleh pemerintah pusat. ASN yang melanggarnya, nanti tambahan penghasilan pegawai (TPP) akan dipotong satu bulan. Kalau non-ASN bisa sampai dilakukan PHK,” kata Hendi.

Dikatakan Hendi, selama masa larangan mudik Lebaran tahun ini, banyak ditemukan pegawai non-ASN yang dinyatakan melanggar. Padahal, aturan larangan mudik telah disosialisasikan jauh-jauh hari.

“Hal itu sudah saya sampaikan berulang-ulang, tapi ternyata tetep ada pelanggaran, maka konsekuensi dari itu ya kita merujuk pada surat edaran dengan memberikan sanksi,” kata Hendi.

Hendi mengungkapkan, terdapat sekitar 500 pegawai non-ASN di lingkungan Pemkot Semarang yang diberhentikan karena terbukti melanggar aturan tersebut. Sebagian besar dari Dinas Pekerjaan Umum.

“Terdapat sekitar 500 ASN, yang lainnya cukup banyak ada di DPU,” ungkap Hendi.
Kebanyakan non-ASN yang ketahuan melanggar, lanjut Hendi,  melakukan presensi yang tidak menunjukkan lokasi di Kota Semarang.

“Ada yang absen dari luar kota, artinya tidak sesuai dengan petunjuknya, ada yang merasa lupa absen. Intinya mereka tidak melakukan absen di Semarang,” tutupnya.(HS)

Share This

Lantik Komisioner KPID, Ganjar Titip Pengawasan Siaran Televisi Baru

Kelompok Usaha Bakrie Mampu Sumbang Negara Rp 9 Triliun Dari Minerba