Sekda Kendal: Ada Penularan Covid-19 Di 2 Ponpes, Dikhawatirkan Menjadi Klaster Baru

Foto ilustrasi Covid-19.

 

HALO KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal akan menaikkan denda administrasi bagi para pelanggar Protokol Kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker.

Hal ini disampaikan oleh Sekda Kendal, Muh Toha dalam Jumpa Pers usai Rapat Koordinasi Gugus Tugas Covid-19, di ruang Ngesti Widhi Paringgitan Pemkab Kendal, Senin (21/9/2020).

Sekda Muh Toha yang didampingi, Wakapolres Kendal, Kompol Sumiarta dan Kasdim 0715/Kendal, Mayor Inf Sukamto mengatakan, penerapan penegakan hukum sesuai dengan Perbup 67 tahun 2020.

Hadir dalam Jumpa Pers tersebut Tim Gugus Tugas diantaranya, Kadishub, Suharjo, Kadisdikbud, Wahyu Yusuf Akhmadi, Kasatpolkar, Toni Ari Wibowo dan Kadiskominfo, Wiwit Andariyono.

Dikatakan oleh Muh Toha, penularan Covid-19 di Kabupaten Kendal saat ini sudah merambah ke Pondok Pesantren. Dikhawatirkan Ponpes akan menjadi klaster baru.

“Sudah ada dua pondok pesantren di Kabupaten Kendal yang santrinya terkonfirmasi positif Covid-9, sebanyak 18 santri,” ungkapnya.

Dikatakan oleh Muh Toha, 2 ponpes yang dimaksud yakni, Ponpes DA di Kecamatan Patean dan Ponpes PMS di Kecamatan Patebon.

“Hal seperti ini harus disikapi, apakah ponpes ditutup kembali atau tidak. Karena yang sudah melakukan pelajaran tatap muka saat ini baru ponpes. Sementara untuk PAUD/TK/SD belum,” kata Muh Toha.

Ditambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengasuh ponpes maupun Dinas Pendidikan yang menaungi. Karena untuk TK/SD/SMP merupakan tanggung jawab Disdikbud Kabupaten Kendal.

“Sedangkan untuk SMA atau SMK sederajat, menjadi kewenangan Disdikbud Provinsi Jawa tengah,” jelas Toha.

Untuk itu, pihaknya akan lebih memperketat pemberlakuaan sanksi kepada pelanggar sesuai Perbup 67 tahun 2020, karena melihat peningkatan jumlah warga yang terpapar Covid-19 semakin cepat.

“Biasanya peningkatan perhari rata-rata sekitar 10 orang yang positif. Namun selama 2-3 hari ini meningkat dua kali lipat, mencapai 20 orang perhari,” ujar Sekda Muh Toha.

Terkait dengan denda administrasi sesuai dengan Perbup 67 tahun 2020, di Pasal 19 dan 20, pelanggar perorangan didenda maksimal Rp 200 ribu.

Kemudian untuk kelompok atau perseroan dengan denda maksimal Rp 500 ribu.

“Sementara ini kita menjalankan denda sebesar Rp 20.000. Ke depan akan kita naikkan minimal sebesar Rp 50.000 atau bisa lebih sesuai dengan batasan dalam Perbup 67 tahun 2020,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjut Muh Toha, pihaknya juga akan melaksanakan penegasan terkait jam malam. Selama ini jam malam itu memang diatur dengan surat edaran bupati dan belum ada peraturannya.

“Jam malam selama ini mengacu kepada surat edaran bupati. Dan di rakor tadi kita sepakati bersama bahwa jam malam kita batasi sampai dengan pukul 21.30 malam,” pungkasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.